Penyerapan anggaran kementerian BUMN lelet, ini alasan Menteri Rini

Merdeka.com - Penyerapan anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga 30 Agustus 2015 baru mencapai 33,7 persen atau sekitar Rp 49,83 miliar dari pagu Rp 148,07 miliar.

Anggaran ini akan digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 119,27 triliun (realisasi Rp 44,7 miliar atau 37,5 persen) dan program pembinaan BUMN sekitar Rp 28,8 miliar (realisasi Rp 5,13 miliar atau 17,8 persen).

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan ada tiga kendala yang menyebabkan penyerapan anggaran tahun ini masih lelet.

"Adanya kebijakan pembatasan pelaksanaan rapat di hotel dan perjalanan dinas pada awal tahun anggaran. Selain itu, pengisian JPT Madya yang tidak dapat dilaksanakan pada waktu cepat serta adanya perubahan struktur organisasi K-BUMN yang baru dapat diselesaikan secara tuntas pada akhir Juli 2015, serta adanya kegiatan yang membutuhkan proses lelang dan bahkan perlu dilakukan lelang ulang," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9).

Untuk mengejar penyerapan anggaran hingga akhir tahun, Rini meminta masing-masing unit kerja untuk segera menyelesaikan proses pengadaan yang tertunda, monitoring rencana pencapaian output dan pencairan anggaran setiap awal bulan. Rini juga minta anak buahnya agar meningkatkan kualitas perencanaan anggaran yang lebih implementatif, serta mempercepat proses penyelesaian dokumen pertanggungjawaban.

"Untuk 2015, kami dapat menyerap anggaran kurang lebih 90 persen dari pagu anggaran," jelas dia.

Untuk tahun depan, Rini meminta pagu anggaran mencapai Rp 345 miliar, yang terdiri dari program dukungan manajemen sebesar Rp 165,857 miliar dan program pembinaan BUMN Rp 179,142 miliar.

"Jumlah pagu ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-505/MK.02/2015 tanggal 7 Juli 2015, yang sebagian besar untuk kegiatan pembinaan BUMN," ungkapnya.

Adapun program kerjasama Kementerian BUMN pada 2016, antara lain penyusunan laporan keuangan gabungan semua BUMN, penyusunan digital maping BUMN untuk pemetaan aset, identifikasi dan monitoring pencapaian program BUMN, kajian restrukturisasi BUMN, penyusunan kajian daya saing industri gula di BUMN.

Kemudian, perbaikan mekanisme tata kelola pemberian persetujuan aksi korporasi dengan cara mereview peraturan dan SOP yang ada, penyusunan kajian remunerasi direksi dan dewan komisaris per sektor usaha BUMN, penyusunan shadow rating, hingga expo produk-produk BUMN.

Dia melanjutkan, pada 2016, persentase alokasi anggaran untuk program pembinaan BUMN lebih besar dibandingkan alokasi anggaran program pembinaan BUMN pada tahun ini.

"Hal tersebut menggambarkan bahwa Kementerian BUMN pada tahun depan lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan BUMN, utamanya dalam rangka mendukung program atau kegiatan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan percepatan pembangunan infrastruktur," tutup dia.