Follow
Penyerapan Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp304 Triliun Hingga September 2021
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani mencatat, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial sampai 30 September 2021 sebesar Rp304,1 triliun. Penyerapan ini sudah mencapai 86,2 persen dari pagu yang dianggarkan dalam APBN 2021.
"Sampai 30 September, telah dibelanjakan untuk perlindungan sosial sebesar Rp304,1 triliun atau 86,2 persen dari total pagunya," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (25/10).
Belanja perlindungan sosial disalurkan melalui tiga jalur yakni belanja kementerian/lembaga sebesar Rp141,0 triliun, belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp148,3 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp14,9 triliun.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Bagaimana bantuan disalurkan? 'Hari ini saya sudah berikan santunan kepada ahli waris dan kami juga memberikan kepada korban yang suaminya meningal dunia untuk dimasukkan ke dalam daftar nama penerima bantuan sosial,' tuturnya saat meninjau langsung lokasi kejadian pada Kamis, (14/3) malam.
-
Apa yang dibagikan pemerintah? Secara keseluruhan tidak ada pernyataan bahwa pemerintah membagikan bansos melalui situs judi online.
-
Siapa yang terlibat dalam penyaluran bantuan? Dalam penyaluran bantuan, Insan BRILian (pekerja BRI) saling bahu membahu untuk turun langsung memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak
Lebih rinci, Sri Mulyani memaparkan belanja kementerian/lembaga disalurkan melalui tiga kementerian yakni Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Anggaran yang dibelanjakan lewat Kementerian Sosial sebanyak Rp66,6 triliun. Terdiri dari beberapa program yakni penyaluran bantuan PKH untuk 10 juta keluarga sebesar Rp20,7 triliun, program Kartu Sembako kepada 17,1 juta PKM sebesar Rp29,2 triliun dan penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp17,23 triliun.
Anggaran yang disalurkan melalui Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp15,3 triliun. Digunakan untuk Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,71 juta penerima usaha mikro yang masing-masing mendapatkan dana Rp1.200.000.
Anggaran melalui Kementerian Ketenagakerjaan sebesar Rp5,07 triliun. Disalurkan kepada 5,07 juta pekerja atau buruh pada program bantuan subsidi upah (BSU). Masing-masing pekerja mendapatkan Rp1.000.000.
"APBN hadir dan responsif secara sangat cepat pada saat masyarakat mengalami tekanan luar biasa akibat Covid-19," kata dia.
Dana Sosial
Penyaluran dana perlindungan sosial juga dilakukan melalui belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp148,3 triliun. Disalurkan pada program subsidi energi dan nonenergi sebesar Rp125,6 triliun. Dana ini digunakan program diskon listrik sebesar Rp5,63 triliun untuk 32,6 juta pelanggan PLN dan subsidi bunga UMKM KUR dan non KUR sebesar Rp14,51 triliun.
Selain itu, belanja non kementerian/lembaga ini digunakan juga untuk program Kartu Prakerja sebesar Rp21,2 triliun untuk 5,97 juta peserta.
Penyaluran dana bantuan sosial juga disalurkan melalui TKDD sebesar Rp14,9 triliun. Pemberian dana tersebut digunakan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan penerima sebanyak 5,6 juta penerima.
Sri Mulyani mengatakan, penggunaan APBN untuk bantuan sosial menggunakan banyak instrumen. Mulai dari subsidi listrik, usaha mikro dan bantuan sosial tambahan kepada 10 juta keluarga yang terdampak akibat pandemi Covid-19.
"Jadi ini kita tingkatkan jumlah bansos buat meringankan beban mereka," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani memastikan anggaran itu juga disalurkan melalui kementerian/lembaga maupun non kementerian/lembaga
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca Selengkapnya
Tercatat nilainya mencapai Rp31,04 triliun per 1 April dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp48,7 triliun.
Baca Selengkapnya
Tahun 2022 telah direalisasikan Rp3,1 triliun, dan tahun 2023 baru mencapai Rp29,9 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca Selengkapnya