Per 12 November 2021, Pemerintah Sudah Habiskan Dana PEN Rp483,9 Triliun
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mencatat, realisasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 12 November 2021 sudah mencapai Rp483,91 triliun. Angka ini setara 65 persen dari pagu anggaran keseluruhan yaitu sebesar Rp744,77 triliun.
"Terkait dengan perkembangan pemulihan ekonomi nasional, realisasi PEN sudah 65 persen atau Rp483,91 triliun dari pagunya Rp744,77 triliun," kata Menko Airlangga dalam konferensi Pers PPKM, Senin (15/11).
Secara rinci, untuk klaster kesehatan realisasinya mencapai Rp129,3 triliun, klaster perlindungan sosial sudah mencapai Rp132,49 triliun.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
Adapun sebelumnya, realisasi PEN pada 5 November 2021 baru mencapai Rp456,35 triliun atau 61,3 persen dari pagu anggaran. Untuk kluster kesehatan realisasinya sudah mencapai Rp126,65 triliun atau 58,9 persen, perlindungan sosial realisasinya Rp132,49 triliun atau 72,4 persen.
Sedangkan realisasi anggaran PEN per 8 Oktober 2021 adalah sebesar Rp416 triliun. Realisasi ini setara dengan 55,9 persen dari pagu indikatif sebesar Rp744 triliun.
"Perkembangan program pemulihan ekonomi ini sampai dengan 8 Oktober itu sudah 55,9 persen atau Rp416, triliun," kata Airlangga.
Dia merinci, untuk realisasi di sektor kesehatan sudah mencapai Rp106,87 triliun, atau sebesar 49,7 persen. Di mana sebagian digunakan untuk diagnostik 63,2 persen atau sebesar Rp2,96 triliun.
Kemudian untuk sektor perlindungan sosial realisasi anggarannya sudah mencapai Rp121,5 triliun atau 65,1 persen. Adapun ini terdiri dari program PKH sudah 73,4 persen atau Rp20,79 triliun, kartu sembako sudah 58,6 persen atau Rp29,26 triliun,
Lalu untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa 56,2 persen atau Rp16,2 triliun dan bantuan subsidi upah (BSU) 75,6 persen atau Rp6,65 triliun.
Selanjutnya untuk program prioritas realisasinya sudah mencapai 55,7 persen atau Rp65,69 triliun, dukungan UMKM sebesar Rp62,04 triliun atau 38 persen, dan insentif usaha sebesar 95,8 persen.
Reporter: Tira Santia
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaBerikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaTHR yang dicairkan Kemenkeu untuk PNS, anggota TNI/Polri, hingga pensiunan.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca SelengkapnyaAnggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya