Per 16 September, Realisasi Anggaran Kesehatan dalam PEN Capai Rp 18,45 Triliun

Merdeka.com - Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) melaporkan hingga 16 September 2020, realisasi anggaran kesehatan dalam PEN baru mencapai Rp 18,45 triliun. Nilai itu setara 21,1 persen dari pagu awal Rp 87,55 triliun.

Sekretaris Eksekutif KPCPEN Raden Pardede mengungkapkan, realisasi ini juga melihat pada sistem penyaluran sejumlah stimulus. Di mana ada yang dilakukan per 3 bulan, sehingga serapannya tidak bisa diupdate secara serta merta tiap bulannya.

"Jadi Berdasarkan data-data tersebut kemudian ternyata Kementerian Kesehatan akan mengucurkan nanti anggaran kesehatan ini lebih cepat lagi di bulan Oktober, kemudian Bulan Desember dalam jumlah yang besar sekali," kata di a dalam diskusi virtual Arah Kebijakan Pemerintah: Keseimbangan Antara Kesehatan Dan Ekonomi, Rabu (23/9).

"Jadi perkiraan sekarang ini penyerapan anggaran kesehatan itu mencapai 96 persen. Jadi hampir Rp 84 triliun," sambung dia.

Lebih lanjut, Raden juga menyinggung soal realisasi anggaran untuk Pilkada serentak 2020. Di mana diperlukan diperlukan fasilitas penanganan covid-19 yang memadai sesuai status daerah pemilihan.

"Jadi meskipun Memang sekarang masih Rp 18,45 triliun, akan terjadi percepatan termasuk juga anggaran yang disediakan di dalam rangka menyambut Pilkada. Sda daerah-daerah yang terkena cukup signifikan yang kita sebutkan zona merah," imbuhnya.

Penanganan ini akan diprioritaskan untuk daerah yang paling tinggi mencatat kasus covid-19. Juga akan ditambahkan dana untuk memitigasi kemungkinan permasalahan yang muncul saat Pilkada berlangsung.

"Ada beberapa daerah yang mengalami tekanan yang sangat besar sekali, tingkat infeksi cukup tinggi, ini akan dilakukan prioritas. Di samping tadi juga akan ada tambahan dana untuk memitigasi kemungkinan-kemungkinan problem pada saat Pilkada nanti," jelas Raden.

Pilkada

Dalam kesempatan yang sama, Jubir Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito menyampaikan agar dalam kontestasi Pilkada ini harus ada harmonisasi dari kebijakan kesehatan dan ekonomi. Sebab, Wiku masih melihat kedua sektor ini berjalan sendiri-sendiri, sehingga harus terus dicari jembatan antar keduanya agar dapat berjalan seiring.

"Kalau konteksnya Pilkada, kita harus pastikan bahwa mereka ber-exercise dalam politik ini membuktikan bahwa mereka dapat mengendalikan 2 hal yang penting ini," kata dia.

Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi Pilkada serentak 2020 bersama para Sekjen Parpol. Pada sambutannya, Mahfud menyatakan, Presiden Joko Widodo telah memutuskan Pilkada tidak perlu ditunda.

"Setelah mendengar pertimbangan kementerian dan lembaga bidang polhukam, Senin kemarin Presiden berpendapat bahwa pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan. Pendapat presiden sudah disalurkan ke kemendagri agar disampaikan ke DPR, KPU, Bawaslu dan sebagainya," kata Mahfud dalam video Kemenko Polhukam, Selasa (22/9).

Mahfud menyebut Jokowi telah mendengar semua pihak baik yang ingin menunda maupun ingin Pilkada lanjut, termasuk mendengar dan mempertimbangkan saran NU dan Muhammadiyah agar Pilkada ditunda.

"Presiden telah dengar dan pertimbangkan pendapat dan usul-usul dari semua didengar. Yang ingin tunda dan ingin lanjutkan, dari ormas seperti NU Muhammadiyah pun pendapatnya berbeda itu semua didengar, dan presiden mengadakan rapat atau berbicara secara khusus untuk bahas itu," terangnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com