Per 24 Maret, Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Baru Capai 6,59 Persen
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melaporkan, penyerapan anggaran hingga 24 Maret 2019 baru sekitar Rp 7,3 triliun, atau sebesar 6,59 persen dari total anggaran 2019 yakni Rp 110,7 triliun.
"Realisasi keuangan dan fisik sampai 24 maret kemarin, dari Rp 110,7 triliun untuk fisik 7,13 persen, sedangkan keuangannya sebesar 6,59 persen," jelas Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (25/3).
Dia menyebutkan, realisasi penyerapan anggaran itu didapat dari hasil lelang 2019 yang telah terkontrak. Adapun pada tahun ini, Kementerian PUPR memiliki 8.755 paket kontrak senilai Rp 88,5 triliun.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Siapa Menteri PPN saat ini? Adapun, Menteri PPN saat ini dijabat oleh Suharso Monoarfa, yang dipilih langsung oleh presiden pada tahun 2019.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa hasil terbesar Pertamina pada tahun 2023? PT Pertamina (Persero) berhasil membukukan laba total sebesar USD 4,77 miliar atau sekitar Rp 72,7 triliun (asumsi kurs Rp 15.255 per USD).
-
Siapa yang menjadi Menteri ATR/BPN? Putra pertama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono resmi dilantik menjadi menteri ATR/BPN hari ini (21/2).
Secara realisasi, hingga 24 Maret kemarin terhitung ada 3.462 paket yang sudah terkontrak dengan nilai sebesar Rp 49 triliun. Tersisa 5.293 paket senilai Rp 39,5 triliun yang tengah dalam proses lelang.
Lebih lanjut, Basuki mengatakan, Kementerian PUPR membagi paket kontrak ini ke dalam tiga kategori. Antara lain paket kontrak kecil maksimal Rp 10 miliar, kontrak menengah Rp 10-100 miliar, dan kontrak besar di atas Rp 100 miliar.
"Pada 2019 ini, kami sebagai pembina jasa konstruksi membuat kebijakan kegiatan dalam rangka packaging jasa konstruksi. Paket kecilnya jadi 71 persen, menengah 22 persen, besar 7 persen," urainya.
"Diharapkan dengan kebijakan ini pengusaha kelas kecil dan menengah di daerah dapat porsi lebih besar. Sehingga klasifikasi besar (pelaku jasa konstruksi) tak boleh lakukan pekerjaan di bawah Rp 100 miliar," tandasnya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaPer Maret 2024, realisasi PPh Migas mencapai Rp14,53 triliun atau 19,02 persen dari target.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca SelengkapnyaUsai melakukan rapat, pimpinan rapat mendoakan agar Basuki atau biasa disapa pak Bas kembali menjabat sebagai menteri
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaBelaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaAdapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.
Baca SelengkapnyaHingga akhir April 2024, pemerintah telah mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp624,19 triliun.
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya