Follow
Per 3 Juli 2022, Penyerapan Dana PEN Sektor Kesehatan Baru Rp28 Triliun
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut sampai 3 Juli 2022, realisasi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk sektor kesehatan sebesar Rp 28 triliun. Penyerapan tersebut telah mencapai 24 persen dari pagu anggaran yang dialokasikan pemerintah dalam APBN 2022 sebesar Rp 122,54 triliun.
"Realisasi penanganan kesehatan sebesar Rp 28 triliun atau 24 persen," kata Airlangga dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/7).
Dana tersebut digunakan untuk membayar klaim perawatan pasien Covid-19. Kemudian untuk membayarkan insentif tenaga kesehatan dan pajak kesehatan. Termasuk sebagai dana desa dalam penanganan Covid-19.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa realisasi investasi tahun 2023? Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.418,9 triliun.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Apa target Kementerian ATR/BPN di tahun 2024? 'Saya minta kepada seluruh jajaran untuk lebih spartan lagi dalam mencapai target Kementerian di antaranya saya harap di tahun 2024 ini kita harus mewujudkan 100 Kota/Kabupaten Lengkap di seluruh Indonesia. Realisasi penyelesaian program PTSL harus benar-benar dijaga kualitas dan kuantitas supaya tidak ada yang namanya residu,' ucapnya.
-
Bagaimana capaian realisasi investasi tahun 2023? Capaian tersebut, kata Bahlil, juga mencapai 129 persen dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099 triliun.
-
Bagaimana Jasa Raharja meningkatkan pendapatannya di tahun 2022? Di sisi pendapatan, Jasa Raharja berhasil menorehkan kinerja positif dengan catatan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,94 persen yakni Rp5,9 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp6,4 triliun di tahun 2022.
Selain itu sektor perlindungan sosial juga telah menyerap anggaran Rp 58,9 triliun atau sekitar 38 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 154,76 triliun. Dana tersebut digunakan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BLT dana desa, BLT minyak goreng hingga bantuan untuk PKL dan nelayan. Tak ketinggalan untuk program Kartu Prakerja.
"Untuk Prakerja seesar Rp 5,6 triliun untuk 1,57 juta peserta," kata dia.
Sementara itu untuk sektor penguatan pemulihan ekonomi yang sudah direalisasikan sebesar 17 persen dari anggaran Rp 178,32 triliun. Dana tersebut digunakan untuk program padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, kawasan industri dna dukungan UMKM.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11 persen.
Baca Selengkapnya
Berikut rincian penyaluran anggaran kesehatan di 2023.
Baca Selengkapnya
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan 2,6 persen dibandingkan tahun lalu.
Baca Selengkapnya
Kementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca Selengkapnya
Dari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca Selengkapnya
Dana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Anggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Anggaran sebesar Rp2 triliun digunakan realisasi klaster non infrastruktur yaitu untuk perencanaan, koordinasi, penyiapan pemindahan, promosi, publikasi dll.
Baca Selengkapnya