Per 30 Juni 2020, Realisasi Anggaran Perlindungan Sosial Baru Rp72,5 Triliun
Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penyaluran anggaran perlindungan sosial baru menyentuh angka 35,6 persen atau setara dengan Rp72,5 triliun. Adapun realisasi tersebut didapatkan hingga per 31 Juni 2020.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan anggaran yang dicairkan tersebut masih cukup rendah dari pagu yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp203,9 triliun. Dia berharap hingga akhir tahun, mampu tersalurkan hingga 100 persen.
"Belum 100 persen karena 100 persennya Desember pak, tiap bulannya kami bayarkan," kata dia di Ruang Rapat Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Kamis (9/7).
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Mengapa realisasi perlinsos Kemensos tahun 2023 rendah? 'Ini yang menjelaskan pada saat kami menjelaskan kenaikan 2 bulan pada bansos Kemensos mencapai cukup tinggi adalah akibat baseline 2023 dari bansos Kemensos pada bulan Januari—Februari yang memang waktu itu rendah akibat masih adanya penataan kembali kerja sama antara Kemensos dan perbankan,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
Dia merincikan, dari jumlah tersebut paling banyak yang telah dicairkan pemerintah berasal dari Program Keluarga Harapan (PKH), yakni Rp24,1 triliun. Angka itu 64,4 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp37,4 triliun.
"Untuk PKH juga sudah dilakukan eksekusi per bulannya. Ini bantuan tunai bersyarat untuk 10 juta masyarakat," imbuh dia.
Rincian Pencairan Lainnya
Adapun untuk bantuan sosial (bansos) tunai telah cair Rp15,6 triliun atau 48 persen dari pagu Rp32,4 triliun. Diikuti kartu sembako yang telah cair Rp20,5 triliun atau 47 persen dari pagu Rp43,6 triliun.
Kemudian untuk diskon listrik telah dicairkan Rp3,1 triliun atau 44,9 persen dari pagu Rp6,9 triliun. Sementara itu, bansos sembako cair Rp1,4 triliun atau 20,1 persen dari pagu Rp6,8 triliun.
Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah dicairkan sebesar Rp5,5 triliun atau 17,3 persen dari pagu Rp31,80 triliun dan Kartu Prakerja telah cair Rp2,4 triliun atau 12,1 persen dari pagu Rp20 triliun.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyaluran bansos yang dilakukan oleh Kementerian Sosial mencapai Rp37,4 triliun untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.
Baca SelengkapnyaAnggaran perlinsos 2024 naik 12,4 persen dibanding tahun 2023. Ini selaras dengan tujuan pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Baca SelengkapnyaKementerian Sosial paling besar distribusi anggaran Bansos.
Baca SelengkapnyaRealisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaBendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaAnggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca SelengkapnyaDari pagu anggaran Rp6,55 triliun yang baru terealisasi baru Rp3,53 triliun.
Baca SelengkapnyaSementara pada 2024, penyaluran bansos dilakukan kembali secara reguler tanpa persoalan DTKS maupun modalitas transfer.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaDana disalurkan melalui KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya