Follow
Per 30 Juni, Kemenkeu catat aset negara sebesar Rp 5.286 T
Merdeka.com - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan hari ini menggelar rapat kerja nasional (Rakernas). Rapat ini membahas perihal Optimalisasi Kekayaan Negara untuk Perekonomian Nasional.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Sony Loho mengatakan, pihaknya mengakui dalam 10 tahun terakhir pihaknya terus fokus dalam asas hukum dan administrasi. Hal ini tercermin dari laporan keuangan pemerintah pusat dan Kementerian/Lembaga yang mencatat perbaikan.
Perbaikan itu, kata Sony, terlihat dari peningkatan aset negara yang tercatat melonjak dari periode Desember 2015. Di mana, per 30 Juni 2016, aset negara tercatat sebesar Rp 5.286 triliun dari sebelumnya Rp 5.163 triliun.
-
Bagaimana Kemenhan RI mengelola kekayaan negara? Kemudian, fungsi pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenhan.
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Gimana cara mengelola aset dengan baik? Penting bagi Anda untuk menyusun skala prioritas sebelum melakukan pembelian barang. Anda bisa menggunakan skala perencanaan keuangan dengan alokasi 40% - 30% - 20% dan 10%.
-
Bagaimana cara Bank Pemerintah mengelola keuangan negara? Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat.
-
Apa aset terbesar Menteri Trenggono? Secara rinci kekayaan terbesar, Menteri Trenggono berasal dari kepemilikan aset berupa surat berharga sebesar Rp2,2 triliun.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
"Setiap tahun modal dan inventarisasi meningkat. Ini menunjukkan skala perekonomian Indonesia semakin besar. Ini belum termasuk SDA," ujarnya di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/11).
Pencapaian tersebut, lanjut Sony, merupakan momentum untuk menjadikan pengelolaan keuangan yang tertib administrasi dan hukum. Sehingga diharapkan aset yang dimiliki negara dapat digunakan secara optimal.
"Ini saatnya berubah menjadi tertib administrasi dan tertib hukum untuk mengawal APBN yang kredibel agar aset negara optimal untuk membantu masyarakat. Nanti ada juga potensi lelang, penagihan utang, kami usahakan ini semua dioptimalisasi," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kementerian Keuangan tengah mengoptimalkan penerimaan melalui aset negara.
Baca Selengkapnya
Hadi menjelaskan saat ini terdapat 118 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah meringankan BPHTB, termasuk 13 Kabupaten/Kota diantaranya berada di Sumut.
Baca Selengkapnya
Presentase realisasi anggaran tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan realisasi periode yang sama tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Serah terima PSP dan berita acara yang ditandatangani pada hari ini mencapai Rp2,77 triliun.
Baca Selengkapnya
Anas mengatakan, urgensi pembentukan badan pemulihan aset ini terkait dengan banyaknya barang bukti hasil dari pidana yang ditangani oleh Korps Adhyaksa.
Baca Selengkapnya
KPK menarget pemulihan keuangan negara atau asset recovery KPK tahun 2024 adalah Rp400 miliar.
Baca Selengkapnya
Realisasi tersebut setara dengan 33,1 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp648,1 triliun.
Baca Selengkapnya
"Pendapatan negara pada tahun 2025 dirancang sebesar Rp2.996,9 triliun," Kata Presiden Joko Widodo.
Baca Selengkapnya
Adapun APBN per Januari 2024 mencatatkan surplus Rp31,3 triliun atau 0,14 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca Selengkapnya
Aset sitaan dari kasus BLBI dihibahkan pemerintah kepada kementerian dan lembaga untuk dimanfaatkan.
Baca Selengkapnya
Kemenkeu mencatat, utang jatuh tempo tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp705,5 triliun dan pinjaman senilai Rp94,83 triliun.
Baca Selengkapnya