Follow
Per 31 Agustus 2015, belanja negara tembus Rp 1.000 triliun
Merdeka.com - Hingga 31 Agustus 2015, belanja negara mencapai Rp 1.054,2 triliun. Itu sebesar 53,1 persen dari total belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan, dari total realisasi belanja anggaran tersebut, komponen belanja Kementerian Lembaga (K/L) telah terealisasi sebesar Rp 320,7 triliun atau 40,3 persen.
Tercatat K/L dengan realisasi pencairan anggara terbesar secara persentase adalah Kementerian Sosial yakni 64,7 persen dan Kementerian Pendidikan sebesar 60,9 persen.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Bagaimana APBN mengatur perekonomian? Fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan dasar perekonomian. Ini dilakukan agar kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil dan risiko gejolak di masyarakat bisa lebih diminimalisir.
"Paling besar memang Kementerian Pendidikan itu untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kementerian Sosial. Jadi kebanyakan adalah untuk bantuan sosial," kata Bambang di kantornya, Jakarta, Kamis (17/9).
Berikut realisasi belanja K/L hingga 31 Agustus 2015 yang dihimpun Kementerian Keuangan:
1. Kementerian Sosial Rp 14,5 triliun atau sebesar 64,7 persen
2. Polri Rp 34,8 triliun atau sebesar 60,9 persen
3. Kementerian Keuangan Rp 15,3 triliun atau sebesar 59,6 persen
4. Kementerian Kesehatan Rp 28,3 triliun atau sebesar 55,2 persen
5. Kementerian Pertahanan Rp 53,6 triliun atau sebesar 52,4 persen
6. Kemendikbud Rp 23,7 triliun atau sebesar 44,5 persen
7. Kementerian Hukum dan HAM Rp 4,9 triliun atau sebesar 43,4 persen
8. Kementerian Agama Rp 25,7 triliun atau sebesar 42,7 persen
9. Kementerian Pertanian Rp 12,4 triliun atau sebesar 37,9 persen
10. Kemenristek dan Pendidikan Tinggi Rp 15,5 triliun atau sebesar 35,5 persen
11. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Rp 33,5 triliun atau sebesar 28,3 persen
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp 3 triliun atau sebesar 28,2 persen
13. Kementerian Perhubungan Rp 9,8 triliun atau sebesat 15,1 persen
14. Kementerian ESDM Rp 2,2 triliun atau sebesat 14,9 persen
15. Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Rp 500 miliar atau sebesar 5,7 persen
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
Angka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca Selengkapnya
Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja ini dalam bentuk distribusi jaminan sosial, hingga bantuan sosial.
Baca Selengkapnya
Kendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Adapun dari jumlah itu, terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp933,5 triliun atau 85,6 persen dari pagu anggaran.
Baca Selengkapnya
Belaja Pemerintah pusat periode Januari hingga Agustus 2023 terpantau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode sama tahun 2022.
Baca Selengkapnya