Per 31 Juli, Bea Cukai catat penerimaan Rp 73,4 T

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat, per 31 Juli 2016, telah meraup penerimaan sebesar Rp 73,41 triliun. Angka ini masih di bawah yang diproyeksikan sebesar Rp 73,7 triliun.

"Saat ini capaian penerimaan Bea Cukai per 31 Juli 2016 dari bea masuk, cukai, dan bea keluar adalah Rp 73,41 Triliun dari proyeksi sebesar Rp 73,7 Triliun, " jelas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi dalam acara video conference Bea Cukai – Polri, Jakarta, Senin (8/8).

Heru juga mengungkapkan bahwa, di samping mencapai target penerimaan negara, Bea Cukai juga berupaya memenuhi harapan masyarakat, yaitu penurunan dwelling time dan kelancaran arus barang, serta pemberian fasilitasi logistik dan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing internasional, tenaga kerja, dan mempersempit kesenjangan sosial.

Dia menambahkan bahwa hal ini tidak mudah. Mengingat masih maraknya penyelundupan karena keberadaan pelabuhan-pelabuhan tikus, dan beberapa permasalahan operasional dalam penegakan hukum seperti perizinan dan penggunaan senjata api oleh petugas Bea Cukai, dan adanya ancaman terhadap petugas di lapangan.

"Untuk itu, kerja sama antara Bea Cukai dan POLRI adalah suatu keharusan," tuturnya.

Kapolri Tito Karnavian menegaskan, apabila kesejahteraan rakyat meningkat, maka kejahatan pun niscaya akan menurun. "Untuk itu saya akan instruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk mendukung upaya Bea Cukai dalam pelaksanaan tugas pencapaian target penerimaan," tegas Tito.

Melihat kondisi-kondisi di atas, Heru dan Tito sepakat untuk membangun strategi komunikasi dan penanganan yang efektif berupa koordinasi antar pimpinan. Bentuk kerja sama yang dilaksanakan adalah mulai dari pertukaran data dan informasi, operasi bersama di lapangan, joint investigation, dukungan pelatihan bersama, hingga dukungan pengamanan di lapangan.

"Selain itu diperlukan pembaharuan dan sosialisasi MoU Bea Cukai dan POLRI ke seluruh jajaran. Juga perlu didorong penerbitan kebijakan nasional terkait logistik dan distribusi sehingga tidak memicu penyelundupan," pungkas Heru.