Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Per Hari ini, 29 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bisa Diakses di Website

Per Hari ini, 29 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Bisa Diakses di Website Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono. ©2019 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Pemerintah kini tengah menyelesaikan 44 peraturan pelaksanaan dari undang-undang Cipta kerja yang terdiri atas 40 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 4 rancangan Perpres. Per hari ini sudah ada 29 RPP yang bisa diakses dan diunduh melalui www.uu-ciptakerja.go.id.

"Per hari ini sudah ada 29 RPP yang sudah bisa diunduh melalui portal resmi undang-undang Cipta kerja, ini kami berharap pada akhir bulan ini semuanya bisa diunduh melalui portal Cipta kerja oleh seluruh masyarakat," kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, dalam acara Serap Aspirasi Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perpajakan, Kamis (19/11).

Susiwijono mengatakan, penyusunan pelaksanaan ini memerlukan masukan dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh stakeholder, agar dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan arahan Presiden dan komitmen dari pemerintah semua draft RPP dan RPerpes ini dapat diunduh oleh publik melalui portal undang-undang Cipta kerja yang sudah disiapkan oleh pemerintah.

Orang lain juga bertanya?

Menurutnya, penyusunan undang-undang Cipta kerja ini merupakan jembatan antara program mitigasi dampak penanganan covid-19 dan program reformasi struktural, selain menjadi jaring penyelamat pasca pandemi, undang-undang ini diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Serta mampu mendorong peningkatan daya beli masyarakat yang didukung dengan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, akan memastikan keberlanjutan pemulihan ekonomi dalam jangka menengah panjang. Dengan tetap memberikan pelindungan dan kemudahan bagi UMKM dan koperasi, serta tetap menjaga peningkatan pelindungan bagi pekerja.

Peraturan pelaksanaan undang-undang Cipta kerja di sektor perpajakan ini dilatarbelakangi perlunya ketentuan perpajakan untuk disinergikan ke dalam undang-undang Cipta kerja, agar mampu meningkatkan investasi di tengah perlambatan perekonomian globa, kata Susiwijono.

"Juga mendorong menyerap tenaga Kerja seluas-luasnya dan perubahan ketentuan perundang-undangan perpajakan agar sejalan dengan perkembangan di dunia usaha, terutama untuk meningkatkan kepatuhan memberikan kepastian hukum dan menciptakan keadilan iklim usaha yang lebih kondusif," ungkapnya.

Selain itu dalam rangka meningkatkan daya saing daerah dan untuk mendukung bisnis guna memperkuat penyelesaian penguatan pajak antara pemerintah pusat dan daerah, maka telah disusun RPP yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
17.317 Peraturan Daerah Terdampak UU Cipta Kerja
17.317 Peraturan Daerah Terdampak UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja ternyata memberikan dampak kepada semua lini. Bagaimana dengan aturan pemerintah daerah?

Baca Selengkapnya
Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025
Diusulkan DPR, Tax Amnesty Bakal Ada Lagi Tahun 2025

Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
DPR Setujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftarnya
DPR Setujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftarnya

Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.

Baca Selengkapnya
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah
DPR Sahkan 23 RUU Dalam Setahun, Dinilai Bukti Capaian Kinerja Wakil Rakyat Rendah

Dari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.

Baca Selengkapnya
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Rencana Prabowo Tambah Jumlah Menteri jadi 40
DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Rencana Prabowo Tambah Jumlah Menteri jadi 40

DPR Akui Revisi UU Kementerian bakal Bahas Penambahan Jumlah Menteri jadi 40

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana UU Kesehatan, Begini Isinya
Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana UU Kesehatan, Begini Isinya

Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan Peraturan Pemerintah ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan.

Baca Selengkapnya
Refleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru
Refleksi Akhir Tahun 2023, Fraksi PKB Soroti UU Ciptaker dan IKN Terkesan Dibahas Terburu-buru

Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal mencatat capaian yang produktif dalam bidang legislasi dengan menyelesaikan sebanyak 21 rancangan undang-undang

Baca Selengkapnya
Cara Satgas Menampung Pro Kontra UU Cipta Kerja
Cara Satgas Menampung Pro Kontra UU Cipta Kerja

Salah satunya dengan keliling menyerap aspirasi dari berbagai pihak

Baca Selengkapnya
Paripurna Terakhir, RUU MK Hingga RUU PPRT Dibahas Anggota DPR Periode 2024-2029
Paripurna Terakhir, RUU MK Hingga RUU PPRT Dibahas Anggota DPR Periode 2024-2029

Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 diikuti 271 anggota dewan, dan empat pimpinan DPR.

Baca Selengkapnya
Jokowi Teken UU Kementerian Negara, Prabowo Bebas Tentukan Jumlah Kementerian
Jokowi Teken UU Kementerian Negara, Prabowo Bebas Tentukan Jumlah Kementerian

Dalam UU sebelumnya, Presiden hanya boleh membentuk maksimal 34 kementerian.

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR, Komite I DPD dan Pemerintah Setuju 79 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna
Komisi II DPR, Komite I DPD dan Pemerintah Setuju 79 RUU Kabupaten/Kota Dibawa ke Paripurna

Mendagri menegaskan, dengan disepakatinya RUU tersebut akan memberikan kepastian hukum kepada 79 daerah.

Baca Selengkapnya
Sahkan 225 RUU jadi Undang Undang, Puan Banggakan Kinerja Anggota DPR 2019-2024
Sahkan 225 RUU jadi Undang Undang, Puan Banggakan Kinerja Anggota DPR 2019-2024

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR RI Periode 2019-2024 telah mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang.

Baca Selengkapnya