Per Hari Ini, BPKN Terima 500 Pengaduan Konsumen Terbanyak di Sektor Perumahan
Merdeka.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat jumlah pengaduan konsumen yang masuk sejak September 2017 hingga per Desember 2018 mencapai 500 lebih pengaduan. Adapun dari keseluruhan jumlah aduan yang masuk ke BPKN masih didominasi oleh sektor perumahan.
"Insiden konsumen kita menerima pengaduan tahun 2017 mulai September sampai hari ini jumlah yang kita terima lebih dari 500 pengaduan," kata Ketua BPKN, Ardiansyah Parman, di Kantornya, Jakarta, Senin (17/12).
Ardiansyah menyebut dari total tersebut, sebanyak 127 pengaduan telah selesai ditangani oleh BPKN. Artinya konsumen telah mendapatkan haknya. Di mana paling besar adalah insiden di sketor perumahan, kemudian juga insiden di beberapa sektor lainnya.
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Apa yang diadukan kepada Ketua KPU? Ketua KPU Hasyim Asyari didalilkan lalai dan tidak cermat dalam menentukan serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Puncak yang terindikasi sebagai anggota aktif partai politik.
-
Apa itu BBNKB? Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan biaya yang sudah ditetapkan untuk melakukan perubahan kepemilikan kendaraan bermotor.
-
Bagaimana cara pramuniaga menangani keluhan? Mereka diharapkan dapat mendengarkan dengan baik, memberikan solusi yang tepat, atau meneruskan keluhan tersebut kepada pihak yang berwenang jika diperlukan.
Ardiansyah menilai, banyaknya pengaduan ini dikarenakan masyarakat masih banyak yang belum bisa menghadapi berbagai masalah dalam melindungi hak-hak konsumennya. Sehingga seringkali banyak mereka yang terjebak di dalam sektor-sektor tersebut.
"Ke depan kita lakukan langkah-langkah lebih aktif lagi agar Kementerian Lembaga atau pemerintah sebagai penanggung jawab melakukan langkah antisipasi agar tidak banyak lagi terjadi kepada konsumen," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua BPKN, Rolas Sitinjak menambahkan, sektor perumahan dalam satu tahun terakhir memang menjadi sorotan pihaknya. Sebab, berbagai pengaduan muncul mulai dari masalah pembiayaan, sertifikat rumah, dan masalah legalitas rumah itu sendiri.
"Isu yang paling masif dan besar adalah isu perumahan, karena hampir ada diseluruh Jabodetabek. Kami juga dapatkan email dan sosmed datang pengaduan ke kami langsung sebanyak 434 ke perumahan di Jabodetabek," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya paling banyak dilaporkan ke Komisi III dengan jumlah mencapai 149 aduan.
Baca SelengkapnyaHal ini dipaparkan oleh Ketua Umum Komnas Ham, Atnike Nova Sigiro dalam acara Peluncuran laporan tahunan Komnas HAM Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaDugaan pelanggaran HAM tersebar di seluruh di Indonesia.
Baca SelengkapnyaHal ini menjadi upaya dalam meningkatkan transparansi pelayanan publik di wilayah Tangsel.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM menjelaskan 278 orang melaporkan institusi Polri
Baca SelengkapnyaBank BTN akan terus mendorong sebanyak mungkin rakyat mendapatkan kemudahan memiliki rumah melalui KPR.
Baca SelengkapnyaHal ini juga berpotensi membuat masyarakat menghakimi orang-orang atau yang belum tentu bersalah.
Baca SelengkapnyaPelanggaran penyelenggara Pemilu itu terjadi saat non tahanan masa Pemilu dan Pilkada.
Baca SelengkapnyaSejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaBTN telah merealisasikan sekitar 112.000 unit KPR subsidi.
Baca SelengkapnyaNawawi menyebut, dari 5.079 laporan yang diterima, ada sebanyak 690 laporan yang tidak dapat ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaAndre menekankan apabila BPKN tidak mampu menyelesaikan masalah, segera melapor ke Komisi VI agar dibantu
Baca Selengkapnya