Per Hari ini, Rp129 Triliun Dana KUR Belum Terserap UMKM

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM), Teten Masduki, memastikan cukup banyak sumber pembiayaan bagi UMKM di pemerintah. Seperti penyediaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp190 triliun dengan bunga 6 persen dan plafon pinjaman hingga Rp500 juta.

Akan tetapi, lanjut Menteri Teten, sampai saat ini KUR yang belum terserap mencapai Rp129 triliun. Belum lagi pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan lewat BLU pemerintah yang ada di berbagai kementerian, sebanyak Rp30 triliun.

"Problemnya, saya akui, masih belum mudah bagi UMKM untuk mengakses ke sana. Padahal sebelum Covid-19, Rapat Kabinet pernah membahas alternatif pembiayaan untuk UMKM, terutama untuk usaha mikro dan kecil, yang tidak memiliki aset sebagai modal investasi," ungkap Menteri Teten melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (13/6).

Orang lain juga bertanya?

Menteri Teten mengakui banyak perusahaan Fintech sudah membantu usaha mikro dan kecil yang unbankable. Pemerintah, melalui OJK, juga sudah banyak memberikan izin bagi perusahaan Fintech.

"Kalau ini disinergikan, yaitu seluruh sumber pembiayaan dari pemerintah dan swasta (Fintech). Ini tentu akan sangat besar manfaatnya bagi UMKM Naik Kelas," jelasnya.

Pengusaha Keluhkan Syarat Perbankan Dalam Salurkan KUR Sulit

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bobby Gafur mengatakan, masih banyak UMKM yang belum mampu mengakses dana perbankan dikarenakan sulitnya memenuhi persyaratan, terutama terkait agunan. "Dengan adanya perusahaan Fintech, seharusnya risk profile di perbankan akan terpotong. Di marketplace, kita bisa melihat kinerja UMKM dari trading history yang sudah dihasilkan," ujar Bobby.

Jadi, bagi Bobby, dengan adanya analisa digital di marketplace, Fintech merupakan pintu baru bagi UMKM untuk dapat mengakses permodalan. Bahkan, ia mengusulkan, dengan masih sulitnya UMKM mengakses KUR, bank pelaksana KUR bisa bekerja sama dengan perusahaan Fintech.

Menurut Menteri Teten, krisis ekonomi akibat Covid-19 ini berbeda dengan krisis di tahun 1998, di mana saat ini justru UMKM menjadi sektor yang paling terdampak, baik dari sisi pasokan maupun permintaan.

Hanya saja, lanjut MenKopUKM, ketika sisi permintaan terpukul, lalu pembiayaan digelontorkan dan relaksasi pembiayaan dilakukan untuk meringankan cashflow UMKM, tapi masalah permintaan-nya tidak diciptakan, maka akan berpotensi menjadi kredit macet. Oleh karena itu, Menteri Teten menganggap langkah untuk menciptakan permintaan adalah sesuatu yang penting.

(mdk/bim)