Per hari ini, Rp 162 triliun biaya pembangunan Indonesia berasal dari pasar modal

Merdeka.com - Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengoptimalkan peran pasar modal dalam melakukan pembiayaan pembangunan di Indonesia. OJK menargetkan 24 persen pembiayaan pembangunan pada 2017 berasal dari pasar modal.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida, mengatakan pembiayaan pembangunan dari pasar modal sejauh ini telah mencapai Rp 162 triliun. Pencapaian tersebut sejalan proyeksi pembiayaan pasar modal oleh OJK sebesar Rp 170,1 triliun hingga akhir tahun.

"(Pembiayaan dari pasar modal) yang ada sampai saat ini sudah Rp 162 triliun," ujar Nurhaida saat ditemui usai melakukan rapat koordinasi di Gedung Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (12/9).

Untuk menunjang pembiayaan infrastruktur yang lebih besar dari pasar modal, pemerintah bersama OJK tengah membahas beberapa instrumen keuangan yang dapat digunakan untuk mempercepat pembiayaan pembangunan.

"Yang dibahas adalah instrumen yang bisa digunakan untuk mempercepat pembangunan. Intinya itu, instrumen-instrumen keuangan yang bisa digunakan untuk mempercepat pembiayaan pembangunan," jelasnya.

Seperti diketahui saat ini, OJK memiliki beberapa instrumen pembiayaan yang dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur diantaranya Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset.

"Tadi fokus pembahasannya pembiayaan infrastruktur di OJK, kan ada produk-produk pasar modal seperti RDPT, KIK EBA dan lain lain. Kira kira itu yang dibahas, kita lihat apakah ada kendala dalam penerbitan instrumennya," jelasnya.

Nurhaida menambahkan, pembahasan instrumen pembiayaan di OJK tergolong cepat, yang seringkali membuat prijinan tersebut tersendat adalah kelengkapan dokumen dari pihak yang mengajukan ijin. Dia memastikan apabila seluruh dokumen dilengkapi, proses perijinan hanya butuh waktu sekitar satu minggu.

"Sebetulnya ketentuannya sudah termasuk cepat ya, karena selama ini kelihatannya yang bikin lama itu melengkapinya dari pihak yang mengajukan ijin atau pendaftaran, masih ada dokumen yang kurang sehingga balik lagi. Diminta dilengkapi. Kalau dokumen lengkap itu seminggu juga bisa selesai sebenarnya," pungkasnya.