Per Juni 2016, utang luar negeri RI naik 6,2 persen jadi USD 323,8 M
Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) mencatat, pada akhir triwulan II-2016, utang luar negeri Indonesia sebesar USD 323,8 miliar. Angka ini naik 6,2 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar USD 304,719 miliar.
Dikutip dari laman resmi bank sentral, utang luar negeri Indonesia sebesar USD 323,8 miliar ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah USD153,264 miliar.
Kemudian utang Bank Indonesia sebesar USD5,433 miliar. Total utang keduanya adalah USD 158,697 miliar, turun dari bulan sebelumnya yang hanya USD 150,684 miliar.
-
Siapa yang dirasa bertanggung jawab atas kenaikan utang? 'Kita di-prank, yang terjadi justru kita bisa tahu kenaikan tertinggi sepanjang sejarah Republik ini ada di tangan Jokowi,' terang Eko.
-
Kenapa kebutuhan uang Bank Indonesia meningkat? 'Jumlah tersebut meningkat 12,5 persen, jika dibandingkan dengan kebutuhan uang dalam periode yang sama menjelang nataru di akhir tahun 2022 sebesar Rp 2,4 triliun rupiah,' kata Erwin, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/12).
-
Kenapa Indonesia menuntut pendanaan negara maju? Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
-
Siapa saja yang termasuk Bank Pemerintah di Indonesia? Daftar bank BUMN di Indonesia antara lain adalah BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN.
-
Dimana negara dengan utang terbesar? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
Lalu utang swasta tercatat sebesar USD 165,092 miliar. Angka ini naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 164,360 miliar.
Utang luar negeri swasta juga terbagi menjadi dua. Yaitu utang perbankan dan non-perbankan.
Utang perbankan tercatat mencapai USD 30,277 miliar. Sedangkan utang luar negeri non-perbankan tercatat USD 134,815 miliar.
Terdiri dari utang lembaga keuangan nonbank financial corporation yang mencapai USD 10,716 miliar. Kemudian utang perusahaan bukan lembaga keuangan atau nonfinancial corporation sebesar USD 124,099 miliar.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Naiknya utang luar negeri karena penarikan pinjaman, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Baca SelengkapnyaPosisi ULN pada November 2023 juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global.
Baca SelengkapnyaDalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.
Baca SelengkapnyaPosisi utang pemerintah relatif aman dan terkendali karena memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.
Baca SelengkapnyaUtang luar negeri pemerintah pada November 2023 sebesar USD 192,6 miliar atau tumbuh 6 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan bulan sebelumnya tiga persen.
Baca SelengkapnyaUtang tersebut tumbuh sebesar 2,7 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebesar 0,2 persen (yoy) pada triwulan I-2024.
Baca SelengkapnyaPosisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali karen hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang.
Baca SelengkapnyaMayoritas utang pemerintah per Juni 2024 didominasi oleh SBN sebesar 87,85 persen, sedangkan sisanya adalah pinjaman sebesar 12,15 persen.
Baca SelengkapnyaULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi 1,4 persen (yoy)
Baca SelengkapnyaAngka ini turun dibandingkan ULN akhir Juli 2023 sebesar USD397,1 miliar.
Baca SelengkapnyaJika dibandingkan dengan posisi akhir bulan Mei 2023, mengalami kenaikan Rp17,68 triliun.
Baca SelengkapnyaSecara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya