Follow
Per Mei 2022, Belanja Negara Capai Rp938,2 Triliun
Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) membaik. Tercatat, realisasi belanja negara mencapai Rp 938,2 triliun hingga akhir Mei 2022, angka ini setara 34,6 persen terhadap APBN.
"Hingga akhir Mei, kinerja baik APBN berlanjut. Belanja negara dan pembiayaan investasi terakselerasi," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Kamis (23/6).
Bendahara Negara merinci, belanja negara untuk kementerian/lembaga mencapai Rp319,2 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai termasuk THR, kegiatan operasional k/l, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan irigasi, serta penyaluran berbagai bantuan sosial.
-
Apa yang disampaikan Sri Mulyani tentang anggaran perlinsos Kemensos? 'Apabila dilihat pada chart tersebut, realisasi anggaran perlinsos dan bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, 2019—2024 periode yang sama Januari—Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja perlinsos kecuali pada tahun 2023,' ucap Sri Mulyani di Mahkamah Konstitusi RI, Jumat (5/4).
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Mengapa laba Bank Mandiri naik di tahun 2023? Kunci kesuksesan Bank Mandiri ini tak lepas dari strategi bisnis yang konsisten untuk fokus pada pertumbuhan bisnis berbasis ekosistem serta didukung dengan strategi digitalisasi.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Kemudian belanja negara dialokasikan untuk non K/L mencapai Rp 334,7 triliun. Dana ini dimanfaatkan untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM, dan pembayaran pensiun/jaminan kesehatan ASN.
Sri Mulyani menekankan, salah satu belanja negara non K/L terbesar untuk membiayai subsidi dan kompensasi mencapai lebi dari Rp 75,3 triliun. Rinciannya untuk subsidi 2022 Rp 65,24 triliun dan pembayaran kurang bayar subsidi Rp 10,17 triliun.
"Jadi lebih dari Rp 75,3 triliun yang merupakan pembayaran subsidi, kompensasi, atau kurang bayar," paparnya.
Selanjutnya, Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran senilai Rp284, triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa. Utamanya didukung oleh kepatuhan daerah untuk menyampaikan syarat salur yang lebih baik dan penyaluran dana BOS reguler TA 2022 Tahap I.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka tersebut sudah melebihi target Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani mencatat APBN Surplus Rp67,7 Triliun per Kuartal II-2023
Baca Selengkapnya
Namun demikian, pendapatan negara mengalami kontraksi sebesar 5, 4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Baca Selengkapnya
Bendahara negara ini juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif.
Baca Selengkapnya
Pendapatan negara jika dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yakni 7,6 persen secara tahunan
Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimis outlook penerimaan pajak tahun ini bisa melebihi target yang sudah ditentukan sebesar Rp1.818,2 triliun.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca Selengkapnya
Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja negara tumbuh sebesar 10,9 persen secara tahunan.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun.
Baca Selengkapnya
Kendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca Selengkapnya
Dengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca Selengkapnya