Per September, Realisasi Penyerapan APBN 2021 Capai Rp1.806,8 Triliun
Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat, realisasi penyerapan APBN tahun 2021 sampai bulan September mencapai Rp 1.806,8 triliun. Penyerapan APBN ini menurun 1,9 persen dibandingkan tahun lalu yang mengalami lonjakan karena pertama kalinya menghadapi pandemi Covid-19.
"Sampai September, APBN kita baik, realisasi belanja negara Rp1.806,8 triliun, menurun dari tahun lalu karena mengalami lonjakan besar," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (25/10).
Meski begitu, komposisi belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga mengalami kenaikan yakni 16,1 persen. Penggunaan belanja pemerintah digunakan untuk belanja modal yang sampai pada September 2021 mencapai Rp 118,7 triliun. Mengalami kenaikan 62,2 persen dari tahun 2020 sebesar Rp 73,2 triliun.
-
Apa yang dimaksud dengan APBN? APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ini merupakan rencana keuangan pemerintah yang mencakup semua pemasukan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
-
Apa pertumbuhan ekonomi RI di Kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana pertumbuhan ekonomi RI di kuartal II-2023? “Bila dibandingkan dengan triwulan II-2022 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,17 persen,“ kata Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik BPS Moh Edy Mahmud saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Apa yang sedang dilakukan Kementerian ATR/BPN? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset dengan estimasi nilai yang terselamatkan mencapai ± Rp643,9 triliun.
Belanja barang modal ini dugunakan pemerintah untuk proyek infrastruktur dasar/konektivitas, peralatan. Lalu belanja barang untuk aksinasi,klaim perawatan pasien Covid-19, dan bantuan produktif. Termasuk juga untuk penyaluran program bantuan sosial pemerintah.
Kemudian belanja non kementerian/lembaga meningkat 8,3 persen dari tahun lalu. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun dan THR pensiun, subsidi energi dan pupuk dan program pra kerja. Transfer Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan 14 persen karena beberapa pemerintah daerah belum memenuhi atau belum menyampaikan laporan starat salur.
"Beberapa Pemda belum memenuhi atau belum menyamaikan laporan sebagau syarat salur," kata Sri Mulyani.
Sementara itu, pembiayaan investasi megalami pertumbuhan hungga 172 persen. Penggunaan dana ini digunakan untuk inestasi pada LMAN untuk mendung proyek strategis nasional, dukungan perumahan, pembangunan RS darurat, pinjaman PEN Daerah dan kerja sama pembangunan internasional.
Sri Mulyani mengatakan penggunaan APBN tahun 2021 masih banyak digunakan untuk penanganan Covid-19. Dia mengklaim pemerintah telah berhasil dalam penanganan dari sisi kesehatan dan memulihkan kembali perekonomian nasional secara bertahap. Tercermin dari penggunaan dana PEN sampai 22 Oktober 2021 sebesar 58,3 persen dari pagu anggaran RP 744,77 triliun.
"Kerja keras APBN ini buat penanganan covid yang cukup berhasil dan kita berhasil memulihkan ekonomi secara bertahap," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Meski mengalami defisit, kinerja APBN selama Agustus diklaim mengalami perbaikan.
Baca SelengkapnyaJika dilihat dalam perjalanannya, penerimaan pajak sempat mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaDalam periode yang sama di tahun lalu, penarikan utang sebesar Rp480,4 triliun.
Baca SelengkapnyaPenerimaan pajak sejak Januari-Agustus 2024 telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.
Baca SelengkapnyaPada APBN 2019, defisit sebesar Rp348,7 triliun atau 2,20 persen terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaRealisasi pendapatan negara pada Mei 2024 tersebut anjlok 7,1 persen secara year on year (yoy).
Baca SelengkapnyaDengan capaian ini, untuk keseimbangan primer mengalami surplus mencapai Rp122,1 triliun.
Baca SelengkapnyaAdapun total penerimaan pajak berasal dari pajak penghasilan (PPh) non migas Rp810,76 triliun atau 76,24 persen dari target.
Baca SelengkapnyaKendati begitu, angka ini masih lebih kecil dibandingkan dengan pagu defisit APBN 2024.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut sudah mencapai 101,3 persen dari targetAPBN 2023.
Baca SelengkapnyaAngka ini mencapai 70 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan di dalam APBN.
Baca SelengkapnyaSurplus APBN ditopang oleh penerimaan negara yang masih lebih tinggi dibandingkan belanja negara.
Baca Selengkapnya