Perangi kejahatan perikanan, RI diminta kerja sama dengan Interpol

Merdeka.com - Organisasi konservasi perikanan dunia, Sea Shepherd Global, menyatakan kasus perbudakan kerap menimpa anak buah kapal asal Indonesia. Selain diperlakukan kasar, mereka bekerja tanpa dibayar.

"Mereka tidak dibayar, bekerja 3-4 tahun. Hasil tangkapan ikan mereka kebanyakan untuk konsumsi di Eropa," ujar Captain Sea Shepherd Global Siddarth Chakrawarty di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (18/5).

Menurut dia, tindak kriminal tersebut dilakukan kapal Korea dan Taiwan di perairan Selandia Baru.

"Contoh eksploitasi di New Zaeland ada sekitar 60 ribu ABK Indonesia diatas kapal Korea dan Taiwan. Mereka dipukul oleh kapten kapal asal Korea dan Taiwan itu," jelas dia.

Menurut Siddarth, sebagai negara dengan letak perairan strategis, Indonesia menjadi hub dari tindak kejahatan perikanan di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu, Indonesia dinilai perlu menjadi kerja sama dengan pihak interpol untuk menindaklanjuti kasus seperti ini.

"Indonesia di ASEAN menjadi hub IUU (illegal, unreporterd, unregulated) fishing. Indonesia sudah tidak mau lagi terjadi IUU fishing, makanya butuh kerjasama dengan interpol. Kita harus buka mata terhadap IUU fishing, bukan hanya dari aspek perdagangan tapi kemanusiaan," ungkapnya. (mdk/yud)