Perbaiki anggaran pemerintah, ini rekomendasi DPR terkait APBN 2015
Merdeka.com - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah melakukan serangkaian rapat pembahasan RUU pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2015, dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN pada tahun-tahun berikutnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rekomendasi tersebut, yakni meningkatkan kualitas laporan keuanagn terutama terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) yang masih mendapat opini wajar dengan pengecualian atau tidak menyatakan pendapat.
"Kedua, menyebarluaskan informasi LKPP kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan peningkatan penggunaan informasi LKPP," kata Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (30/8).
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang bertanggung jawab pada APBN? Fungsi otorisasi, APBN sebagai dasar dalam mengatur pendapatan dan belanja negara di setiap tahun. Di mana pemerintah harus bertanggung jawab atas semua pendapatan dan pengeluaran kepada rakyat, di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
-
Apa itu APBN? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, yang mencakup penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran, yakni dari 1 Januari hingga 31 Desember.
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Kenapa APBN dibuat? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
Selain itu, meningkatkan kualitas pengelolaan dan keandalan pengakuan aset pemerintah, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelatihan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis aktual, dan memberikan penghargaan kepada K/L yang mengelola anggarannya secara efektif dan efisien.
"Juga meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan negara. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran," imbuhnya.
Nantinya, lanjut Sri, rekomendasi yang diberikan akan menjadi dorongan yang positif bagi pemerintah untuk memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penyusunan APBN 2025 telah dilakukan melalui konsultasi langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPuan memastikan kebijakan fiskal APBN Tahun Anggaran 2025 untuk menyediakan ruang fiskal bagi pemerintahan berikutnya.
Baca SelengkapnyaPrabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca SelengkapnyaPuan mengatakan DPR dan Pemerintahan telah sepakat memberikan ruang baru pada APBN 2025 kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPermintaan tambahan anggaran dari anak buah Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai akan membebani anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Baca SelengkapnyaProyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.
Baca SelengkapnyaFungsi dan tujuan APBN untuk kesejahteraan rakyat yang adil.
Baca SelengkapnyaHal tersebut menurutnya agar menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan DPR dan pemerintah telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaAPBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca Selengkapnya