Follow
Percepat investasi, pemerintah keluarkan pemberian izin online tahun depan
Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong mengatakan pihaknya terus berupaya mempermudah birokrasi perizinan. Untuk itu, BKPM melakukan beberapa inovasi yaitu pemberian izin secara digital melalui sistem online.
Thomas menjelaskan, tahun depan izin investasi bisa ditandatangani secara digital (digital signature). Diharapkan langkah tersebut bisa mempercepat proses perizinan yang selama ini kerap dinilai lambat dengan birokrasi yang berbelit-belit karena harus ditandatangani lebih oleh pejabat pemerintah.
"Terus terang ini sayangnya kenapa tidak izin itu otomatis," kata Thomas, dalam acara 3 tahun pemerintahan Jokowi-JK, di Kantor Staf Presiden, Istana Negara, Jakarta, Selasa (17/10).
-
Bagaimana Bank Jatim mendorong UMKM binaan menggunakan teknologi? UMKM binaan bankjatim juga didorong untuk paham teknologi digital. Salah satu caranya dengan memfasilitasi transaksi menggunakan QRIS bankjatim. 'Maka dari itu, UMKM yang kami bawa ke Bengkulu ini juga sudah memanfaatkan QRIS bankjatim dalam melakukan transaksi pembayaran dengan pembeli. Praktis dan cepat tinggal scan QR code,' ungkap Busrul.
-
Bagaimana BRI mendorong UMKM melakukan digitalisasi? “Contohnya saat pandemi, pelaku UMKM ‘dipaksa’ untuk melakukan digitalisasi. Penjualan harus online dan menarik saat dipasarkan secara daring. RUBY kasih pelatihan dan workshop. Pelaku UMKM terlihat ‘naik kelas’, ketika sebelum pandemi sebagian besar masih berjualan secara tradisional, kemudian upgrade skill mereka agar bisa memasarkan secara digital,“ lanjutnya.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan melakukan digitalisasi layanan? BPJS Ketenagakerjaan juga telah melakukan digitalisasi layanan yang memberikan dampak positif bagi peserta dan sejalan dengan prinsip sosial dan lingkungan (environment and social). Adanya inovasi teknologi elektronik 'know your customer' (e-KYC) pada aplikasi JMO mampu meningkatkan kecepatan proses pengajuan klaim, dari awalnya membutuhkan waktu 10-15 hari menjadi hanya 10-15 menit.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
Thomas menegaskan, perizinan yang harus menunggu persetujuan pejabat kurang efektif, namun tetap harus dilakukan mengacu pada aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.
Supaya tidak melanggar aturan, Tom mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada kementerian dan lembaga (K/L) untuk membuat tandatangan digital. Tujuannya untuk mempercepat proses perizinan.
"Jika pun harus ditandatangan maka bisa dilakukan digital signature. Ini akan mulai dilakukan pada kuartal I dan II 2018."
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Arif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca Selengkapnya
Pada 2018-2019, ini adalah tahun yang sangat polemik karena pemipin BKPM terdahulu.
Baca Selengkapnya
Kehadiran pelayanan digital itu membuat proses perizinan event tidak lagi berbelit-belit untuk mendapatkan izin.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mempermudah pengajuan perizinan untuk event.
Baca Selengkapnya
Layanan Contact Center OSS berhasil membawa Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyabet Merdeka Award.
Baca Selengkapnya
Arif menjelaskan stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%
Baca Selengkapnya
Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah berhasil menerbitkan 10 juta Nomor Induk Berusaha (NIB).
Baca Selengkapnya
Layanan online yang diberi nama Contact Center OSS tersebut memudahkan para pelaku usaha untuk menyampaikan masukan maupun keluhan
Baca Selengkapnya
Program digitalisasi perizinan diharapkan membuat proses perizinan di kepolisian akan lebih efektif.
Baca Selengkapnya
IKD telah terintegrasi dengan baik dengan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. Untuk itu dunia perbankan diharapkan juga memanfaatkannya.
Baca Selengkapnya
Pengembangan & implementasi SPRINT untuk perizinan kepengurusan BPR dan BPRS merupakan langkah awal memperluas layanan perizinan secara elektronik kepada BPR.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya