Peringkat investment grade bikin BUMN berani terbitkan obligasi
Merdeka.com - Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (investment grade) pada 23 Mei 2016. Fitch memberikan afirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada BBB-/stable outlook.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan dengan adanya peringkat ini, maka perbankan maupun korporasi BUMN diharapkan bisa memanfaatkan hal ini untuk menerbitkan surat utang (obligasi) di pasar keuangan. Sehingga, keuangan BUMN bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada perbankan.
"Di pertengahan bulan Juni S&P bisa meningkatkan peringkatnya menjadi investment grade. Ini juga dorongan untuk kami di Kementerian BUMN bagaimana kalau investment grade bisa dicapai dari 3 pemeringkat dunia BUMN bisa manfaatkan ini," kata Rini di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (25/5).
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Pertamina penting bagi kemandirian ekonomi? Menurut Nicke, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Mengapa BNI tingkatkan kredit BUMN? Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan memasuki semester kedua 2023, perseroan mulai melihat banyak BUMN yang berbenah dan siap untuk melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih kuat.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Bagaimana BUMN mendapatkan PMN non tunai? PMN Non Tunai TA 20241) PT. Hutama Karya (Persero) berupa Barang Milik Negara dengan nilai wajar sebesar Rp1,93 triliun2) PT. Len Industri (Persero) berupa konversi utang sebesar Rp649 miliar3) PT. Bio Farma (Persero) berupa BMN dengan nilai wajarRp68 miliar 4) PT. Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,22 triliun5) PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp24 miliar6) PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp367 miliar7) Perum DAMRI berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp460 miliar8) Perum LPPNPI/Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp301 miliar 9) PT. Pertamina (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp4,18 triliun10) PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp828 miliar11) Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1,10 triliun12) PT. Danareksa (Persero) berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp3,34 triliun
-
Bagaimana UMKK bisa menguasai kekuatan ekonomi Indonesia? Bergabung di Katalog Elektronik itu menguntungkan karena pasarnya sangat besar.
Selain itu, Kementerian BUMN juga tengah mendorong pembentukan holding guna memperkuat keuangan perusahaan. Dia menilai, dengan terbentuknya holding ini maka rating BUMN akan lebih kuat dan kondisi keuangan juga akan semakin meningkat.
"Kami rencanakan sebelum akhir tahun kami keluarkan obligasi di dasar rating, sehingga cost of fund kita lebih rendah. Semoga kalau BUMN kami perlu rating kami bisa konsultasi dengan BI. Ini salah satu kontribusi BUMN kpd pasar uang Indonesia," jelas dia.
Seperti dikutip dari situs Setkab, beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut adalah beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan risiko sektor perbankan yang rendah. Fitch juga mencatat masih besarnya pengaruh sentimen pasar terhadap faktor eksternal dan masih perlunya upaya untuk perbaikan iklim investasi.
Fitch juga menyatakan, bahwa reformasi struktural yang telah ditempuh Indonesia sejak September 2015 diyakini akan meningkatkan iklim investasi secara signifikan.
Beberapa kebijakan seperti perampingan jumlah dan percepatan proses perizinan untuk melakukan kegiatan usaha, serta penetapan formula upah minimum dipandang mampu memperbaiki iklim investasi, sementara revisi Daftar Negatif Investasi mencerminkan semakin terbukanya Indonesia terhadap investor asing.
Di samping itu, Fitch menyatakan bahwa reformasi struktural mulai menunjukkan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga berpengaruh positif terhadap sentimen pasar sebagaimana ditunjukkan dengan stabilnya nilai tukar Rupiah.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BRI mengakses pendanaan melalui alternative funding, salah satunya melalui Initial Public Offering (IPO). Sebagai upaya meningkatkan level nasabah korporasi.
Baca SelengkapnyaPeruri dianggap mampu menjalankan bisnisnya secara mandiri, walaupun tanpa adanya dukungan finansial maupun non finansial dari pemilik modal
Baca SelengkapnyaReformasi dan transformasi sektor BUMN telah menjadi bagian dari solusi.
Baca SelengkapnyaPeningkatan tersebut terutama disalurkan kepada BUMN yang menjalankan fungsi strategis bagi negara seperti PLN, Pertamina, dan BULOG.
Baca SelengkapnyaLaba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp 292 triliun.
Baca SelengkapnyaTransformasi ekonomi yang sedang diupayakan oleh BUMN perlu dilakukan dengan perencanaan matang.
Baca SelengkapnyaPasar obligasi Indonesia dinilai masih melanjutkan tren positif. Hal ini didukung pertumbuhan ekonomi makro yang solid.
Baca SelengkapnyaSelain penerapan credit scorring, Jokowi juga memutuskan untuk menghapus kredit macet UMKM yang sudah lama di bank.
Baca SelengkapnyaBUMN juga harus memperhatikan peran pembagunan ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaSaat ini, bank pemerintah adalah bank yang paling berpengaruh dalam industri perbankan Indonesia.
Baca SelengkapnyaDI waktu yang bersamaan, BRI diketahui memiliki permodalan kuat dengan rasio laba terhadap modal atau return on equity (ROE) sehat hingga Semester I 2023.
Baca SelengkapnyaSelain dividen, aset BUMN juga mengalami kenaikan menjadi Rp10.000 triliun di 2023.
Baca Selengkapnya