Perizinan ekspor impor bakal dibuat online

Merdeka.com - Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi bakal mengubah proses permintaan perizinan di Kementerian Perdagangan menjadi berbasis online. Tujuannya agar lebih transparan antara peminta serta pemberi izin.

Dia mengklaim perubahan ini sebagai bagian dari memperbaiki sistem perdagangan. Luthfi menjelaskan segala proses perizinan akan berlangsung di Unit Pelayanan Perdagangan (UPP). Khususnya ekspor impor.

"Prosesnya di UPP keluarnya di UPP. Jadi tidak ada perjumpaan muka antara pemberi dan peminta izin. Artinya elektronik. Jadi tidak berbentuk seperti di kantor pos, yang diterima di UPP tapi dikirimkan ke tempat lain. Kita ingin berikan pelayanan terpadu," ujar Lutfi di kantornya, Rabu (20/8)

Dari internal Kementerian Perdagangan sendiri terdapat 4 institusi yang berwenang mengeluarkan izin antara lain Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Standarisasi Perlindungan Konsumen (SPK) , Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri serta Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

"Kalau dipecah, perizinan di Luar Negeri ada 117 perizinan, Di SPK ada 6 perizinan, Bapepti ada 22 perizinan dan di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri ada 14 perizinan. Sehingga kalau ditotal ada 159 perizinan di Kementerian Perdagangan," papar Luthfi.

Lebih jauh Luthfi memaparkan saat ini sebanyak 35 perizinan sudah bersifat online. "Dalam 2 bulan ke depan atau sebelum masa injury time saya akan ada perbaikan untuk 61 perizinan," papar Luthfi.

"Jadi nanti peminta izin akan berhadapan dengan komputer. Mereka mesti mengisi dengan dibantu staf Kemendag," tambahnya.

Namun, diakuinya tidak seluruh perizinan akan dilayani dengan sistem online. "Banyak sekali yang mesti berhadapan muka seperti misalnya urusan dengan perlindungan konsumen. Mesti menunjukkan contoh barang," ungkapnya.

Meski begitu, seluruh proses perizinan yang ada di Kemendag harus didasari tiga hal. "Yakni apa syaratnya, berapa lama penyelesaiannya dan berapa ongkosnya. Jadi semua pelayanan perizinan pada kesempatan pertama akan mendapatkan treatment transparan. Oleh sebab itu mudahan dengan ini akan perbaiki iklim," paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menyambut positif regulasi anyar tersebut. Sebab, proses perizinan yang mudah selalu dinantikan pengusaha.

"Pengusaha apa sih yang dicari, bisa berusaha secara aman, mudah, murah dan pelayanan yang cepat," ungkap Suryo.

"Kalau ada yang membebani dengan biaya-biaya yang enggak perlu, itu dihapus saja dikikis habis. Itu saja intinya," imbuhnya. (mdk/noe)