Perjalanan panjang wujudkan harga BBM merata di seluruh Indonesia

Merdeka.com - Tahun 2017 baru saja berlalu. Namun kemarahan Presiden Joko Widodo akan mahalnya harga bensin di pulau terluar dan terpencil pada 2016 tahun lalu mungkin tak bisa dilupakan.

Waktu itu, Presiden Jokowi marah mengetahui tingginya harga BBM jenis Premium di Papua yang mencapai Rp 100.000 per liter. Presiden Jokowi mendapat laporan langsung dari Gubernur Papua Lukas Enambe mengenai kondisi ini.

"Ada ketidakadilan di Jawa BBM Rp 6.450 atau Rp 7. 000 per liter. Di sini (Papua) kata pak gubernur ada yang Rp 70.000 di Wamena dan bahkan di daerah atas Rp 100.000 per liter. Saya tidak bisa seperti ini," ucap Presiden Jokowi saat meresmikan 6 infrastruktur kelistrikan di Papua dan Papua Barat di Sentani, Jayapura, Senin (17/10).

Acara ini sendiri dihadiri langsung oleh Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.

"Dirut Pertamina menyampaikan ke saya kalau harganya Rp 7.000 di Papua kita (Pertamina) rugi. Saya bilang ini bukan urusan untung atau rugi. Saya mau dicarikan jalan keluar," tegas Presiden Jokowi dengan nada tinggi.

Saat itu juga, Presiden Jokowi meminta langsung kepada Menteri Rini Soemarno dan Dwi Soetjipto untuk segera mencarikan jalan keluarnya. Menurutnya, Pertamina bisa saja subsidi silang, dari keuntungan penjualan di Jawa dialihkan ke Timur Indoensia.

"Carikan jalan keluar, saya minta harganya kurang lebih sama dengan di Jawa. Pertamina bilang bisa ditutup pakai APBN, saya bilang itu urusan Pertamina."

Tak berjalan lama, anak buah Jokowi langsung bergerak. Menteri ESDM, Ignasius Jonan menargetkan pemberlakuan kebijakan satu harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh Indonesia efektif mulai awal 2017.

"Pelaksanaan kebijakan ini akan efektif berjalan tahun depan setelah peraturannya selesai dibuat," kata Jonan.

Menurut Jonan, arahan Presiden Joko Widodo untuk membuat satu harga BBM di seluruh Indonesia merupakan terobosan yang luar biasa. "Harga BBM dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote akan sama semua, sehingga saudara-saudara kita di seluruh Indonesia dapat menikmati harga BBM yang sama," katanya.

Pertamina merugi

Kebijakan Presiden Jokowi membuat Pertamina merugi. Sebab, dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM tersebut ke wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.

Presiden menegaskan, sebagaimana dilaporkan Dirut Pertamina, bila kebijakan BBM satu harga tersebut diterapkan di Papua, maka Pertamina akan menderita kerugian sebesar Rp 800 miliar. Meski demikian, Presiden Jokowi bertekad untuk mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya.

Salah satu solusinya ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya.

"Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp 800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu Rp 6.450 per liter untuk Premium," tegas Presiden Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab, Jakarta, Selasa (18/10).

Guna merealisasikan kebijakan itu, perusahaan energi pelat merah tersebut terpaksa kudu menanggung biaya distribusi bahan bakar fosil tersebut. Celakanya, biaya distribusi membengkak lantaran keterbatasan infrastruktur.

"Ngangkutnya sulit, ada yang pakai pesawat khusus. Ongkosnya saja misalnya ke perbatasan Kalimantan itu mencapai Rp 38 ribu per liter," kata Direktur Pengolahan Pertamina Toharso saat media gathering, Jakarta, Senin (8/5).

Secara keseluruhan, Pertamina harus menanggung biaya distribusi sekitar Rp 2 triliun per tahun. Biaya tersebut menggerogoti keuntungan Pertamina lantaran tak lagi dimasukkan sebagai komponen pembentuk harga BBM.

"Ini uangnya Pertamina bukan subsidi. Otomatis akan menggerus laba," katanya.

Menurutnya, Pertamina harus menyetarakan harga BBM di 145 daerah di Indonesia. Salah satu kendala, Pertamina kesulitan mencari mitra untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di daerah terpencil

"Mungkin, pada 2019, BBM satu harga di semua daerah."

Pertamina bangun SPBU Mini hingga angkut pakai helikopter

PT Pertamina (Persero) Wilayah Kalimantan mendistribusikan bahan bakar minyak menggunakan helikopter untuk wilayah Kecamatan Krayan atau kecamatan paling ujung di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara.

"Dalam mewujudkan BBM satu harga, Pertamina harus menggunakan helikopter untuk distribusi BBM sebanyak 4.000 kiloliter (kl) per hari ke Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara," kata Manager Area Communication and Relations Kalimantan, Alicia Irzanova.

Alicia menjelaskan, distribusi BBM di Krayan harus dengan moda transportasi pesawat udara. "Ada juga distribusi BBM dengan menggunakan transportasi sungai, seperti di Kecamatan Long Apari, Mahakam Hulu," ujarnya pula.

Tak hanya itu, Pertamina juga berencana membangun 22 SPBU mini tahun 2017 dalam rangka mengimplementasikan program BBM satu harga. Rencananya hingga 2020, pembangunan total mencapai 108 SPBU mini.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengatakan ke-22 lokasi itu ialah Sumbar, Kepri, Bengkulu, Jateng, Kaltara, Jatim, Sulut, Sultra, NTB, NTT, Maluku, Malut, Papua Barat, dan Papua. Kapasitas penyaluran SPBU mini ini sebesar 5.000 liter per hari.

"Dana pembangunan itu bervariasi. Contoh satu Agen Premium Minyak Solar (apms) 30 drum di Papua Rp 1 miliar. Angkanya tak lebih dari satu digit (miliar) pokoknya," ujarnya saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (17/1).

Realisasi penyaluran BBM Satu Harga sentuh titik ke-43

PT Pertamina tercatat sudah merealisasikan 43 titik lembaga penyalur BBM Satu Harga di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) di seluruh Indonesia. Titik terbaru, Pertamina mulai mengoperasikan SPBU di Dusun Aruk, Kabupaten Sajingan, Kalimantan Barat.

"SPBU di Puring Kencana ini bukan SPBU biasa, karena SPBU ini merupakan bagian dari Program BBM Satu Harga di daerah 3T (Terpencil, Terluar, Tertinggal). Hadirnya SPBU di Dusun Aruk yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini membuktikan wilayah tersebut sama pentingnya dengan wilayah lain di seluruh Indonesia," kata GM Marketing Operation Region VI, Made Adi Putra.

Tak hanya itu, pada 2017, tercatat sudah ada 57 titik Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) yang berada di 57 kecamatan dibangun. Dari jumlah tersebut, 54 TBBM dikerjakan Pertamina sedangkan tiga oleh swasta.

Menutup tahun 2017, Presiden Joko Widodo bahkan meresmikan 16 terminal bahan bakar minyak (TBBM) di Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai salah satu wujud Program BBM Satu Harga. Presiden mengingatkan BBM menjadi kebutuhan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia.

"Pertama kali Program BBM Satu Harga diumumkan banyak yang meragukan bahwa program ini akan berjalan, tidak yakin program ini bisa berjalan, karena memang terlalu sulit, juga terlalu mahal biayanya," kata Presiden Joko Widodo, seperti dikutip dari Antara di TBBM Pontianak Jalan Khatulistiwa, Siantan, Kalimantan Barat, Jumat (29/12).

Program BBM Satu Harga masih berlanjut di 2018. Manager Retail PSO PT Pertamina (Persero), Boy Frans Justus Lapian, mengungkapkan target jangkauan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga di 2018 mencapai 50 titik.

Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jika ingin mendapatkan harga murah. Saat ini, pemerintah tengah gencar mendorong program BBM satu harga ke wilayah terdepan, terluar, tertinggal (3T).

"Ada yang mengatakan 'Pak ini harganya di pengecer sekian', ya pasti beda kan? Karena yang menjual sudah mencari untung," jelas Presiden Jokowi seperti dikutip dari Antara saat peresmian Terminal BBM Pontianak, Jumat (29/12).

Presiden berjanji bahwa setiap tahun terminal bahan bakar minyak (TBBM) dalam program BBM Satu Harga akan terus bertambah. Pemerintah tidak ragu untuk mengeluarkan biaya sebesar Rp 800 miliar untuk menyalurkan bahan bakar minyak ke sejumlah daerah terpencil.

"Kalau dulu subsidi BBM sampai Rp 300 triliun lebih diam saja, ini Rp 800 miliar ramai. Sekali lagi, ini untuk daerah-daerah terpencil, terluar, untuk Indonesia bagian Timur. Saya kira arahnya ke sana," kata Presiden Joko Widodo.