Perkuat pendapatan negara jangan andalkan utang
Merdeka.com - Memperkuat komposisi pendapatan negara menjadi hal yang krusial dilakukan saat ini. Tetapi, hal itu tidak boleh dilakukan dengan menambah utang negara.
Ekonom Prianto Aji mengatakan, penguatan pendapatan negara dapat dilakukan dengan meningkatkan rasio pajak. Tetapi, pemerintah perlu melakukan koreksi atas besaran pajak yang selama ini berlaku.
"Masih ada ruang bagi negara berkembang untuk menambah pendapatan pajak, salah satunya adalah dengan mengoreksi pajak," ujar Prianto dalam Asian Development Outlook 2014 di Intercontinental Midplaza, Jakarta, Selasa (1/4).
-
Apa itu Pajak Progresif? Sementara itu, pajak progresif adalah biaya yang harus dibayarkan jika seseorang memiliki lebih dari satu kendaraan, dimana total pajak akan bertambah seiring dengan jumlah kendaraan yang semakin banyak.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
Menurutnya, pemerintah perlu menerapkan pajak progresif untuk penghasilan golongan menengah ke atas. Pajak progresif merupakan tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik.
Prianto menyebut, sebagian besar kelompok menengah atas memiliki sejumlah investasi yang tidak terkena pajak. "Pajak properti dan saham sebenarnya cukup mendorong pemerataan. Ini sangat progresif," ungkap dia.
Tidak hanya itu, Prianto menyarankan pemerintah untuk melakukan perbaikan pada sistem penerimaan pajak. Menurut dia, hal ini diwujudkan dengan membuat sistem yang efektif dan efisien.
"Sistem perpajakan yang lebih baik dan efektif, bisa memperbesar pendapatan negara," pungkas dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaProgram MBG dialokasikan melalui anggaran pendidikan yang memotong hampir 10 persen dari total anggaran pendidikan nasional 2025 atau setara dengan Rp71 T.
Baca SelengkapnyaSelain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.
Baca SelengkapnyaAPBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah pada Mei 2024 sudah mencapai Rp8.353,02 triliun.
Baca SelengkapnyaSelama ini lembaga yang bertugas mengurus penerimaan negara adalah Direktorat Jendreal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
Baca SelengkapnyaSaid menyampaikan, pemerintah dan DPR telah menyepakati target PNBP tahun depan sebesar Rp513,63 triliun.
Baca SelengkapnyaTerbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca SelengkapnyaPemerintah berencana menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen di tahun 2025.
Baca SelengkapnyaKinerja APBN masih menunjukkan hasil positif hingga September 2023. Pendapatan negara dan belanja negara tetap tumbuh.
Baca SelengkapnyaSetiap orang tak akan luput dari utang, termasuk orang kaya.
Baca SelengkapnyaSelain itu, dampak negatif lainnya juga akan dirasakan oleh tenaga kerja berupa pengurangan kompensasi sebesar Rp27,03 triliun.
Baca Selengkapnya