Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perlancar investasi Arab Saudi, pemerintah pelototi aspek aturan

Perlancar investasi Arab Saudi, pemerintah pelototi aspek aturan Jusuf Kalla Lepas Raja Salman. ©2017 istimewa

Merdeka.com - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud telah mengakhiri kunjungan bilateralnya dengan pemerintah Indonesia. Selama tiga hari di Jakarta, Raja Salman dan Presiden Jokowi telah menyepakati 11 MoU pada beberapa sektor strategis.

Staf Divisi Komunikasi Kantor Presiden, Jojo Raharjo, mengatakan Arab Saudi sedang mencari negara Timur untuk menjadi rekan kerja dengan berinvestasi. Untuk itu, dia memastikan pemerintah akan menghindari aturan tumpang tindih yang dapat menghambat investasi tersebut.

"Peraturan jangan sampai tumpang tindih, itu harus dikawal bersama. Kemudian kita bisa membuat komitmen itu terjaga, kita bisa sejajar dengan para investor. Ini karena mereka mencari kiblat baru mereka mulai menengok timur, setelah 47 tahun lamanya," ujar Jojo, di Gado Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/3).

Menurutnya, peraturan merupakan suatu perangkat yang menjamin kenyamanan dalam melakukan investasi. Oleh karena itu, sebelum negara asing melakukan investasi sebaiknya aturan yang berkaitan dengan hal tersebut sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

Selain itu, Jojo membenarkan terkait sebelas MoU yang telah ditandatangi oleh Raja Salman dan Presiden Jokowi, memang tidak memuat mengenai jaminan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi.

"Itu kan masalah teknis (MoU) dan detail tentu nanti akan diproses. Sudah hampir 2 tahun lewat tak ada eksekusi karena mereka berkontribusi besar. Saya kira tak harus detail semuanya itu. Yang menarik pernyataan Raja Salman bahwa warga Indonesia adalah warga negara kami juga," ujarnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Benahi Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI
Pemerintah Benahi Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan PMI

Penataan ini bertujuan untuk menciptakan suatu tata kelola penempatan dan pelindungan PMI yang lebih lebih baik.

Baca Selengkapnya
Biar Terlindungi, Calon Pekerja Migran Harus Ikuti Prosedur yang Benar
Biar Terlindungi, Calon Pekerja Migran Harus Ikuti Prosedur yang Benar

Pemerintah mengingatkan kepada WNI yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur dan mekanisme yang benar.

Baca Selengkapnya
Menko Luhut Pastikan Family Office Terbentuk Sebelum Jokowi Lengser Oktober 2024
Menko Luhut Pastikan Family Office Terbentuk Sebelum Jokowi Lengser Oktober 2024

Menko Luhut targetkan skema investasi Family Office terbentuk sebelum Jokowi lengser di bulan Oktober 2024.

Baca Selengkapnya
Menteri P2MI Sebut Moratorium Penempatan PMI di Arab Saudi Harus Dibuka, Ini Alasannya
Menteri P2MI Sebut Moratorium Penempatan PMI di Arab Saudi Harus Dibuka, Ini Alasannya

Diakui Karding, PMI yang bekerja secara non prosedural ke Arab Saudi sangat banyak.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap  Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income

Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pendapatan Minyak Turun, Arab Saudi Kencangkan Ikat Pinggang Sampai Kurangi Investasi Luar Negeri
Pendapatan Minyak Turun, Arab Saudi Kencangkan Ikat Pinggang Sampai Kurangi Investasi Luar Negeri

Sejumlah departemen di Kerajaan Arab Saudi harus ikat pinggang demi poryek-proyek ambisius.

Baca Selengkapnya
Waspada! Merokok hingga Bentangkan Spanduk di Sekitar Masjid Nabawi Bisa Ditangkap
Waspada! Merokok hingga Bentangkan Spanduk di Sekitar Masjid Nabawi Bisa Ditangkap

Jemaah haji diminta tidak merokok di sembarang tempat selama berada di Arab Saudi

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya
Industri Petrokimia RI Kalah Dibanding Malaysia dan Vietnam, Pengusaha Minta Hal Ini ke Pemerintah
Industri Petrokimia RI Kalah Dibanding Malaysia dan Vietnam, Pengusaha Minta Hal Ini ke Pemerintah

Para pelaku usaha mengungkapkan bahwa ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh industri ini.

Baca Selengkapnya
Kondisi Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Langkah Ini untuk Lindungi Industri Dalam Negeri
Kondisi Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Langkah Ini untuk Lindungi Industri Dalam Negeri

Pemerintah berupaya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga sektor industri.

Baca Selengkapnya
Begini Upaya Pemerintah Atur dan Awasi Perdagangan Aset Kripto di Tanah Air
Begini Upaya Pemerintah Atur dan Awasi Perdagangan Aset Kripto di Tanah Air

Peraturan aset kripto dituangkan dalam Permendag No. 99/2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru soal Impor Barang Elektronik Perkuat Industri Dalam Negeri, Begini Penjelasan Isinya
Aturan Baru soal Impor Barang Elektronik Perkuat Industri Dalam Negeri, Begini Penjelasan Isinya

Jika para importir barang elektronik merek luar negeri telat merespons dengan tidak membuka pabrik di Indonesia, maka harga produknya akan menjadi lebih mahal.

Baca Selengkapnya