Perlindungan kekayaan alam, pemerintah akui jadi pekerjaan rumah

Merdeka.com - Pemerintah masih lemah dalam melindungi kekayaan alam, terutama maritim, Indonesia. Celakanya, Indonesia sudah terlibat dalam sejumlah perjanjian membebaskan peredaran masuk dan keluar barang dan jasa.

"Ini pekerjaan rumah kami. Kita masuk bersaing dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tapi kebanjiran barang impor ilegal. Sumber daya alam kita diekspor ilegal. Indonesia mau dapat apa? Wong devisa juga parkirnya bukan di sini. Sementara buruh setempat dipakai penjaga, transfer teknologi nggak dapat," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (12/1).

Atas dasar itu, Susi mengaku berkomitmen memperkuat sektor kelautan Indonesia. Dan, memastikan kekayaan alam dikelola bangsa Indonesia untuk kepentingan domestik.

"Dengan adanya MEA memperkuat diri, pastikan sumber daya alam dikelola kita sendiri," tegas Susi.

Dia menyebut beberapa hasil laut Indonesia kini menyusut, baik kualitas maupun kuantitas. Antara lain Lobster, ikan, dan sidat. Ini lantaran banyak perusahaan masih menjual komoditas laut tersebut dalam bentuk larva dengan keuntungan minim.

"Dapat uang hanya Rp 12 miliar. Kalau nggak ekspor, larvanya ditunggu 3 bulan saja di laut, uangnya jadi ratusan miliaran. ini telah merugikan Indonesia luar biasa. Vietnam yang nggak punya lobster bisa ekspor 4 ribu ton, Indonesia dari 6 ribu ton jadi 300 ton saja," papar Susi.

"Belum sidat, hanya beberapa negara yang punya glass eel, sidat yang masih seperti kaca. ekspor ilegal banyak, kita nggak punya sidat besar lagi. Satu glass eel Rp 5 juta. Tapi kalau dibesarkan, Rp 5 juta ini jadi Rp 5 miliar. Praktik seperti ini harus harus ditertibkan."