Permudah industri kecil menengah, pemerintah relaksasi enam aturan impor borongan

Merdeka.com - Pemerintah melakukan relaksasi aturan tata niaga impor bahan baku untuk keperluan Industri Kecil dan Menengah (IKM). Hal ini diharapkan memudahkan pelaku IKM untuk mendapatkan bahan baku industri.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan pihaknya telah menetapkan enam aturan tata niaga impor yang direlaksasi. Ada pun aturan ini mulai diberlakukan awal tahun depan.

"Komoditi Barang Modal Tidak Baru, diberikan relaksasi di mana boleh diimpor oleh importir pemilik API-U untuk kelompok I B, disepakati Kementerian/Lembaga dengan jumlah 5 unit per shipment dengan tujuan untuk IKM," ungkapnya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (20/12).

Dia mengatakan untuk komoditi Produk Tertentu, diberikan relaksasi berupa pengecualian persyaratan impor yakni Laporan Surveyor (LS) dan pemberlakuan post-audit untuk impor. "Makanan dan minuman tidak termasuk kembang gula sampai dengan 500 Kg per pengiriman. Obat tradisional dan suplemen kesehatan sampai dengan 500 Kg. Elektronika maksimal 10 pieces. Barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut berupa pakaian maksimal 10 pieces," tambahnya.

Sementara, untuk komoditas produk kehutanan dilakukan relaksasi dengan deklarasi impor dan Persetujuan Impor (PI). "Komoditi Bahan Baku Plastik, diberikan relaksasi berupa pengecualian persyaratan impor dengan importir pemilik API-U sampai dengan 5 ton dengan Persetujuan Impor (PI) dan pemberlakuan post-audit yang mensyaratkan keperluan IKM," kata dia.

Untuk komoditi Kaca, diberikan relaksasi berupa pengecualian persyaratan LS dengan batasan sampai dengan 50 pieces dan pemberlakuan pengawasan melalui post-audit yang mensyaratkan keperluan IKM.

Sedangkan, untuk Komoditi Bahan Obat dan Makanan, diberikan relaksasi terhadap bahan baku pangan, bahan kosmetik, dan bahan obat tradisional dengan mempermudah persyaratan pengajuan Surat Keterangan Impor (SKI). "Kami mencoba super mudah, cepat, online, tapi juga jangan sampai dimanfaatkan oleh yang tidak seharusnya," tegas Menteri Enggar.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menerbitkan dua relaksasi aturan untuk impor komoditi yakni, pertama besi atau baja, baja paduan dan produk turunannya dengan relaksasi dalam jumlah importasi sebanyak 1 ton serta tekstil dan produk tekstil.

"Sekarang dikeluarkan lagi 6 sebelumnya prosesnya panjang, sekarang secara keseluruhan itu semua dipotong, IKM itu dapat lagi lebih dari yang umum," tandasnya.