Permudah Izin, Omnibus Law Dorong Aktivitas Sektor Properti

Merdeka.com - RUU Omnibus Law yang kini tengah dibahas pemerintah bersama DPR RI diprediksi akan mendorong aktivitas ekonomi, termasuk sektor properti. Bagi sektor properti, terdapat empat penyederhanaan izin yang akan membuat bisnis semakin bergairah.

IMB misalnya, sebelumnya membutuhkan waktu 1 tahun untuk dikeluarkan pemerintah daerah, sekarang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kemudian, sertifikat Laik Fungsi juga sama, sebelumnya terjadi bottleneck di pemerintah daerah untuk pengeluaran sertifikat dan juga inspeksi. Dengan Omnibus Law akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli juga serupa. Dulu tidak ada kejelasan mengenai persentase perkembangan pembangunan sebelum diperbolehkannya PPJB, sekarang diperjelas dengan syarat 20 persen perkembangan pembangunan.

Pengamat Properti F. Rach Suherman menilai, Omnibus Law yang disiapkan pemerintah diprediksi akan mendorong aktivitas ekonomi, termasuk sektor properti. Ada beberapa kotak regulasi yang menjadi tantangan menarik untuk secara teknis berada dalam pasal RUU Omnibus Law ini.

Kotak-kotak regulasi dimaksud di antaranya adalah SK lokasi, Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (SPPJB).

"Omnibus Law punya niat mulia menyederhanakan regulasi-regulasi. Bagus," kata Suherman di Jakarta dikutip, Kamis (27/2).

Prospek Industri Properti 2020

CEO Property Excellent and Advisory (PenA) ini menambahkan, 13 Paket Kebijakan yang sebelumnya diluncurkan pemerintahan Jokowi bagi dunia properti seperti 'miniatur omnibus law' di mana banyak aturan dipangkas.

Hanya, Suherman menilai di hilir tidak besar rasa penyederhanaannya. Perda-perda masih membuat developer tidak otomatis menikmati kemudahan regulasi.

Dia mewanti-wanti jangan sampai Omnibus Law setelah menjadi undang-undang menjadi terlalu general. Maka muncul interpretasi yang berbeda pada pemda-pemda sehingga mereka punya alasan membuat aturan teknis yang kental dengan isu-isu-lokal.

"Karena itu, pertanyaannya sekarang adalah apakah UU Sapujagat ini mampu menghalau perda-perda yang berpotensi membuat masalah. Contoh, kebijakan KLB pada gedung tinggi, masih banyak daerah tidak punya aturannya. Gagap saat ada pengembang akan bangun apartemen," tuturnya.

Ketika ditanya soal prospek industri properti nasional di 2020, Suherman memprediksi, sektor ini masih akan mengalami tekanan. Namun tetap punya prospek membaik. Tetapi syaratnya adalah suku bunga KPR rendah, kredit konstruksi tidak seret, dan supply/demand sama-sama punya trust. Pasalnya, pada 2019 kredit tumbuh melambat dan perbankan perlu membuat inovasi produk.

Omnibus Law diyakini menjadi iklim kondusif bagi sektor properti. Banyak perusahaan properti yang merasa diuntungkan dengan Omnibus Law, salah satunya pengembang PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR).

PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga akhir 2019 tercatat sebagai pengembang properti dengan aset paling jumbo, mencapai Rp56,8 triliun. Nilai aset LPKR mengalahkan Bumi Serpong Damai yang tercatat memiliki aset sebesar Rp53,3 Triliun.

CEO Lippo Karawaci John Riady menjelaskan, perusahaan akan terus mengoptimalisasi portofolio properti demi meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham. Juga, agar kepemilikan aset perseroan semakin bertambah.

"Kami terus bekerja mengelola aset-aset kami secara proaktif untuk meningkatkan valuasi, mengidentifikasi peluang investasi, serta meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham," ucap John Riady, CEO LPKR. (mdk/idr)