Permudah pengusaha, pengurusan izin ditargetkan selesai 7 hari
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan bakal memuluskan langkah investor saat menanamkan modalnya di dalam negeri. Salah satunya dengan memotong waktu proses perizinan menjadi lebih cepat.
Untuk itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku pihak yang berwenang mengurus perizinan investasi tengah gencar melakukan sosialisasi terkait dipersingkatnya proses perizinan.
Deputi Pengembangan Iklim Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriani mengatakan kini pihaknya berupaya mengurangi prosedur perizinan dari sebelumnya 15 hari menjadi 7 hari untuk menaikkan peringkat kemudahan usaha Indonesia.
-
Bagaimana cara BKPM mencapai target Indonesia Emas? Untuk mencapai pertumbuhan itu, maka hilirisasi sebagai dongkrak yang efektif. Bahlil juga menuturkan, pemerintah sudah membuat desain besar di berbagai sektor untuk hilirisasi. Di antaranya, minyak dan gas, mineral dan batubara, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pertanian.'Kita menciptakan nilai tambah di sini, supaya menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan tercipta, hilirisasi terbangun, pendapatan negara naik, upah naik, gaji pegawai negeri juga naik,' imbuhnya.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Mengapa BRI mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM? Survei ini dilakukan oleh BRI sebagai wujud kepedulian BRI terhadap aktivitas UMKM Indonesia untuk menjadi suatu informasi serta menjadi leading indikator pertama di Indonesia yang mengukur aktivitas UMKM yang suatu saat akan bermanfaat bagi kebijakan publik.
-
Bagaimana KKP menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha? Menteri Kelautan dan Perikanan (KP), Sakti Wahyu Trenggono juga menargetkan indeks kepatuhan pelaku usaha pada 2025 sebesar 82 persen.
-
Kapan PMI Manufaktur Indonesia berada di level tertinggi? Data Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global untuk bulan Maret 2024 menunjukkan bahwa PMI Manufaktur Indonesia berada di level 54,2.
-
Mengapa Bank Jatim mendukung UMKM binaan di Misi Dagang Bengkulu? 'Keikutsertaan Misi Dagang selama ini menjadi bentuk komitmen bankjatim yang tidak hanya support di bidang pendanaan, tetapi juga menghadirkan solusi bagi perkembangan UMKM di Jawa Timur baik pada sisi promosi maupun akses pasar. Karena itu, kami fasilitasi UMKM binaan bankjatim untuk ikut misi dagang di Bengkulu kali ini,' paparnya.
"Target RPJMN, pengurangan prosedur menjadi 7 hari, untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam hal perizinan," kata Farah saat sosialisasi perizinan penanaman modal sektor pertanian di gedung BKPM, Jakarta Selatan (26/2).
Ratna menambahkan, menurut RPJMN 2015-2019, terdapat perbaikan izin pusat di pusat dan daerah, maksimal 15 hari per jenis perizinan.
Sayangnya, untuk kemudahan berinvestasi, Indonesia masih menduduki peringkat 114 dari 189 negara, bahkan jauh di bawah peringkat negara-negara ASEAN lainnya. Untuk itu BKPM akan kembali memperpendek prosedur izin menjadi 7 hari.
Farah mengungkapkan, tak sedikit pelaku usaha mengeluhkan rumitnya perizinan power plan kepada Jokowi.
Sebagi contoh, pelaku usaha menghabiskan waktu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun untuk merampungkan proses perizinan power plant. Selain itu di sektor pertanian, untuk mengurus izin ada beberapa izin kementerian yang harus dilewati, mulai BKPM, Kemenkumham, Kementan, Kementerian Kehutanan, izin lingkungan, daerah, dan Kemenaker, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Sebab itu, BKPM akan melakukan pengurangan, penghapusan, penyederhanaan, atau pelimpahan izin, terkhusus untuk bidang pertanian akan diberikan kemudahan perizinan lahan, lingkungan serta perizinan daerah," tadasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tom Lembong pernah dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015 - 2016.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaKehadiran pelayanan digital itu membuat proses perizinan event tidak lagi berbelit-belit untuk mendapatkan izin.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca SelengkapnyaKenaikan peringkat daya saing tersebut didukung oleh peningkatan pada faktor efisiensi bisnis.
Baca SelengkapnyaDemi mendorong daya saing industri karet sintetis, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta berikan izin gudang berikat ke PT LBL Global Links.
Baca SelengkapnyaUU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi
Baca SelengkapnyaMinat para investor itu, kata Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Baca SelengkapnyaUpaya pemangkasan proses penerbitan izin tersebut akan segera direalisasikan.
Baca SelengkapnyaPada tahun 2024, PT Surveyor Indonesia kembali ditunjuk sebagai lembaga yang mendukung percepatan layanan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
Baca SelengkapnyaAlasan Pemerintah mengerem investasi dari luar negeri lantaran minat investor domestik terhadap IKN sangat banyak.
Baca SelengkapnyaPemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun kampus untuk mencetak inkubator baru.
Baca Selengkapnya