Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Permudah pengusaha, pengurusan izin ditargetkan selesai 7 hari

Permudah pengusaha, pengurusan izin ditargetkan selesai 7 hari gedung BKPM. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan bakal memuluskan langkah investor saat menanamkan modalnya di dalam negeri. Salah satunya dengan memotong waktu proses perizinan menjadi lebih cepat.

Untuk itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) selaku pihak yang berwenang mengurus perizinan investasi tengah gencar melakukan sosialisasi terkait dipersingkatnya proses perizinan.

Deputi Pengembangan Iklim Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Farah Ratnadewi Indriani ‎mengatakan kini pihaknya berupaya mengurangi prosedur perizinan dari sebelumnya 15 hari menjadi 7 hari untuk menaikkan peringkat kemudahan usaha Indonesia.

Orang lain juga bertanya?

"Target RPJMN, pengurangan prosedur menjadi 7 hari, untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam hal perizinan," kata Farah saat sosialisasi perizinan penanaman modal sektor pertanian di gedung BKPM, Jakarta Selatan (26/2).

Ratna menambahkan, menurut RPJMN 2015-2019, terdapat perbaikan izin pusat di pusat dan daerah, maksimal 15 hari per jenis perizinan.

Sayangnya, untuk kemudahan berinvestasi, Indonesia masih menduduki peringkat 114 dari 189 negara, bahkan jauh di bawah peringkat negara-negara ASEAN lainnya. Untuk itu BKPM akan kembali memperpendek prosedur izin menjadi 7 hari.

Farah mengungkapkan, tak sedikit pelaku usaha mengeluhkan rumitnya perizinan power plan kepada Jokowi.

Sebagi contoh, pelaku usaha menghabiskan waktu sekitar 3 tahun sampai 4 tahun untuk merampungkan proses perizinan power plant. Selain itu di sektor pertanian, untuk mengurus izin ada beberapa izin kementerian yang harus dilewati, mulai BKPM, Kemenkumham, Kementan, Kementerian Kehutanan, izin lingkungan, daerah, dan Kemenaker, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Sebab itu, BKPM akan melakukan pengurangan, penghapusan, penyederhanaan, atau pelimpahan izin, terkhusus untuk bidang pertanian akan diberikan kemudahan perizinan lahan, lingkungan serta perizinan daerah," tadasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Cerita Tom Lembong Disemprot Jokowi saat Rapat Kabinet: Peringkat Investasi Naik Malah Dimarahi sama Presiden
Cerita Tom Lembong Disemprot Jokowi saat Rapat Kabinet: Peringkat Investasi Naik Malah Dimarahi sama Presiden

Tom Lembong pernah dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015 - 2016.

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya
Kapolri Luncurkan Layanan Digital Perizinan Event: Tidak Perlu Berbelit-belit Untuk Izin
Kapolri Luncurkan Layanan Digital Perizinan Event: Tidak Perlu Berbelit-belit Untuk Izin

Kehadiran pelayanan digital itu membuat proses perizinan event tidak lagi berbelit-belit untuk mendapatkan izin.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap  Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income
Menteri Hadi Tjahjanto Ungkap Prasyarat Indonesia Sebagai Negara High Income

Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya
Airlangga Ungkap Peringkat Daya Saing Indonesia Lampaui Jepang hingga Inggris
Airlangga Ungkap Peringkat Daya Saing Indonesia Lampaui Jepang hingga Inggris

Kenaikan peringkat daya saing tersebut didukung oleh peningkatan pada faktor efisiensi bisnis.

Baca Selengkapnya
Mudahkan Pelaku Usaha, Begini Cara Pemerintah Dukung Industri Karet Sintetis
Mudahkan Pelaku Usaha, Begini Cara Pemerintah Dukung Industri Karet Sintetis

Demi mendorong daya saing industri karet sintetis, Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta berikan izin gudang berikat ke PT LBL Global Links.

Baca Selengkapnya
Cara Satgas UU Cipta Kerja Ingin Dapat Masukan dari Para Pengusaha
Cara Satgas UU Cipta Kerja Ingin Dapat Masukan dari Para Pengusaha

UU Cipta Kerja hadir untuk mempermudah peraturan aktifitas investasi

Baca Selengkapnya
Begini Strategi Basuki untuk Percepat Pembangunan IKN
Begini Strategi Basuki untuk Percepat Pembangunan IKN

Minat para investor itu, kata Basuki, sebagian besar menyasar wilayah II IKN di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Baca Selengkapnya
Pemerintah Prabowo Pangkas Izin Sektor Energi Panas Bumi dari 18 Bulan Jadi 5 Hari
Pemerintah Prabowo Pangkas Izin Sektor Energi Panas Bumi dari 18 Bulan Jadi 5 Hari

Upaya pemangkasan proses penerbitan izin tersebut akan segera direalisasikan.

Baca Selengkapnya
Begini Peran BUMN Surveyor Indonesia dalam Percepatan Layanan Investasi di Indonesia
Begini Peran BUMN Surveyor Indonesia dalam Percepatan Layanan Investasi di Indonesia

Pada tahun 2024, PT Surveyor Indonesia kembali ditunjuk sebagai lembaga yang mendukung percepatan layanan investasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Baca Selengkapnya
Ada 8 Tahap Proses Investasi di IKN Nusantara, Investor Domestik Paling Gercep
Ada 8 Tahap Proses Investasi di IKN Nusantara, Investor Domestik Paling Gercep

Alasan Pemerintah mengerem investasi dari luar negeri lantaran minat investor domestik terhadap IKN sangat banyak.

Baca Selengkapnya
Lahirkan Pebisnis Tangguh, Ini yang Dilakukan Pemerintah Jokowi
Lahirkan Pebisnis Tangguh, Ini yang Dilakukan Pemerintah Jokowi

Pemerintah bekerjasama dengan perusahaan swasta maupun kampus untuk mencetak inkubator baru.

Baca Selengkapnya