Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perpanjangan BPUM di 2022 Tunggu Keputusan Kemenkeu

Perpanjangan BPUM di 2022 Tunggu Keputusan Kemenkeu UMKM. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Eddy Satriya mengatakan, masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan terkait perpanjangan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun depan. Diketahui, BPUM 2021 akan berakhir di September 2021.

"“BPUM tahun depan kita menunggu (keputusan) dari Kemenkeu, kalau diminta lagi kita siap, karena masih banyak yang membutuhkan dan berharap menerima bantuan ini," katanya dana konferensi Pers BPUM, Senin (20/9).

Kendati begitu, dia terus melakukan evaluasi penyaluran BPUM, baik secara internal maupun dengan melibatkan lembaga lainnya. Selain itu, keputusan penyaluran BPUM 2022 akan menunggu keputusan APBN 2022.

"Evaluasi tentu ada dari internal dan BPK dan BPKP. Kita tunggu (keputusan) dari APBN 2022 melihat dampak dan space untuk BPOM (di tahun depan)," tuturnya.

Selain itu, bank penyalur BPUM yang telah menetapkan batas akhir pencairan untuk bisa memperpanjang masa pencairannya. Eddy berharap, dengan begitu bisa menjangkau lebih banyak penerima BPUM hingga mencapai target penyaluran bantuan seluruhnya di akhir September 2021.

"Hari ini kita harap beberapa bank yang sudah melewati batas pencairan bisa memperpanjang juga untuk lebih menjangkau penerima," katanya.

Eddy merinci besaran penyaluran BPUM dari dua bank Himbara, yakni BRI dan BNI. Jadi, totalnya ada tiga bank penyalur BPUM yang terdiri dari dua tahap penyaluran. Pada tahap pertama, BRI telah menyalurkan kepada 7,5 juta penerima, sementara BNI menyalurkan kepada 2,2 Juta penerima.

"Dan di Aceh ada tambahan Bank Aceh Syariah sebanyak 81 ribu penerima, pada tahap pertama. Sementara tahap dua ada BRI yang menyalurkan kepada 2 juta peneriman," katanya.

Pada tahap penyaluran BPUM 2021, pihaknya telah meminimalisir penerima mendapatkan dua kali bantuan dengan tujuan pemerataan bantuan. Sebab, telah ada sinergi data dengan Disdukcapil. "Tahun 2021 itu kita sudah melakukan padu padan data dengan Disdukcapil, jadi insyaaAllah itu semakin berkurang dan tak ditemukan lagi data double," tandasnya.

Reporter: Arief Rahman H.

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil
Kebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil

Kebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil

Baca Selengkapnya
Kewajiban Sertifikasi Halal untuk UMKM Ditunda, Kemenkop-UKM Respons Begini
Kewajiban Sertifikasi Halal untuk UMKM Ditunda, Kemenkop-UKM Respons Begini

Riza menilai, yang harusnya menjadi hal penting di pemerintah yaitu terus fokus mengawal dan mendorong produktivitas UMKM.

Baca Selengkapnya
Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Pedagang Jamu dan Gorengan Bisa Bernafas Lega
Aturan Wajib Sertifikasi Halal UMKM Ditunda, Pedagang Jamu dan Gorengan Bisa Bernafas Lega

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM jadi 17 Oktober 2026 mendatang.

Baca Selengkapnya
Kemnaker Pastikan UMP 2025 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?
Kemnaker Pastikan UMP 2025 Naik, Sesuai Tuntutan Buruh?

Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga meminta kepada seluruh pihak untuk bisa bersabar terkait penetapan UM 2025.

Baca Selengkapnya
Terbebani Bunga Tinggi, Target Penyaluran Kredit UMKM 30 Persen Sulit Tercapai
Terbebani Bunga Tinggi, Target Penyaluran Kredit UMKM 30 Persen Sulit Tercapai

Target penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.

Baca Selengkapnya
Terobosan dan Perpres Pertama Presiden Prabowo: Hapus Utang UMKM, Petani, Nelayan
Terobosan dan Perpres Pertama Presiden Prabowo: Hapus Utang UMKM, Petani, Nelayan

Kebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.

Baca Selengkapnya
Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan I 2024: Ekspansi Bisnis UMKM Masih Melambat, Namun Tetap Prospektif
Indeks Bisnis UMKM BRI Triwulan I 2024: Ekspansi Bisnis UMKM Masih Melambat, Namun Tetap Prospektif

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pertumbuhan bisnis UMKM ini didorong oleh sejumlah faktor.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Segera Umumkan UMP 2024, Naik Berapa?
Pemerintah Segera Umumkan UMP 2024, Naik Berapa?

Perhitungan upah minimum tersebut nantinya akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Baca Selengkapnya
Aturan Wajib Sertifikat Halal untuk UMKM Tidak Diperpanjang, Tetap Berlaku Oktober 2024
Aturan Wajib Sertifikat Halal untuk UMKM Tidak Diperpanjang, Tetap Berlaku Oktober 2024

Pemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.

Baca Selengkapnya
Menaker Bocorkan Waktu Pengumuman Kenaikan UMP 2025, Naik Berapa?
Menaker Bocorkan Waktu Pengumuman Kenaikan UMP 2025, Naik Berapa?

Kemnaker masih menggodok rumus perhitungan upah bersama.

Baca Selengkapnya
Tak Semua Utang UMKM Bakal Dihapus Prabowo, Ini Kriterianya
Tak Semua Utang UMKM Bakal Dihapus Prabowo, Ini Kriterianya

Maman menjelaskan bahwa penghapusan utang ini khusus diberikan kepada UMKM di sektor pertanian, perkebunan.

Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM Ternyata Masih Cari Mekanisme yang Pas untuk Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi
Kementerian ESDM Ternyata Masih Cari Mekanisme yang Pas untuk Pembatasan Konsumsi BBM Subsidi

Pendalaman mekanisme pembatasan tersebut dilakukan supaya pada saat proses penyaluran BBM bersubsidi benar-benar terdistribusi kepada masyarakat yang berhak.

Baca Selengkapnya