Perpanjangan BPUM di 2022 Tunggu Keputusan Kemenkeu
Merdeka.com - Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Eddy Satriya mengatakan, masih menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan terkait perpanjangan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di tahun depan. Diketahui, BPUM 2021 akan berakhir di September 2021.
"“BPUM tahun depan kita menunggu (keputusan) dari Kemenkeu, kalau diminta lagi kita siap, karena masih banyak yang membutuhkan dan berharap menerima bantuan ini," katanya dana konferensi Pers BPUM, Senin (20/9).
Kendati begitu, dia terus melakukan evaluasi penyaluran BPUM, baik secara internal maupun dengan melibatkan lembaga lainnya. Selain itu, keputusan penyaluran BPUM 2022 akan menunggu keputusan APBN 2022.
-
Kapan UMK 2025 mulai berlaku? Kenaikan tersebut rata-rata sebesar 6,5 persen yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Kapan UMK 2025 ditetapkan? Gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral provinsi, dan Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral Kabupaten atau kota (UMK).'Menindaklanjuti arahan bapak Presiden Prabowo Subianto terkait penetapan upah minipum tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstritusi nomor 168/PUU/21/2023 pada hari ini 4 Desember 2024 telah terbit dan diundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 16 tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2025,' kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (4/12).
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Apa itu UMP 2025? Pemerintah telah mulai memberikan sinyal terkait penetapan Upah Minimal Provinsi untuk tahun 2025 (UMP 2025).
-
Kapan UMP Jakarta 2025 diterapkan? Peraturan mengenai UMP Jakarta 2025 akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Dimana BRI akan berdayakan UMKM? ada acara ini juga diumumkan dua provinsi yang akan mendapatkan program pemberdayaan khusus untuk perempuan pengusaha yakni Lampung dan Jawa Barat.
"Evaluasi tentu ada dari internal dan BPK dan BPKP. Kita tunggu (keputusan) dari APBN 2022 melihat dampak dan space untuk BPOM (di tahun depan)," tuturnya.
Selain itu, bank penyalur BPUM yang telah menetapkan batas akhir pencairan untuk bisa memperpanjang masa pencairannya. Eddy berharap, dengan begitu bisa menjangkau lebih banyak penerima BPUM hingga mencapai target penyaluran bantuan seluruhnya di akhir September 2021.
"Hari ini kita harap beberapa bank yang sudah melewati batas pencairan bisa memperpanjang juga untuk lebih menjangkau penerima," katanya.
Eddy merinci besaran penyaluran BPUM dari dua bank Himbara, yakni BRI dan BNI. Jadi, totalnya ada tiga bank penyalur BPUM yang terdiri dari dua tahap penyaluran. Pada tahap pertama, BRI telah menyalurkan kepada 7,5 juta penerima, sementara BNI menyalurkan kepada 2,2 Juta penerima.
"Dan di Aceh ada tambahan Bank Aceh Syariah sebanyak 81 ribu penerima, pada tahap pertama. Sementara tahap dua ada BRI yang menyalurkan kepada 2 juta peneriman," katanya.
Pada tahap penyaluran BPUM 2021, pihaknya telah meminimalisir penerima mendapatkan dua kali bantuan dengan tujuan pemerataan bantuan. Sebab, telah ada sinergi data dengan Disdukcapil. "Tahun 2021 itu kita sudah melakukan padu padan data dengan Disdukcapil, jadi insyaaAllah itu semakin berkurang dan tak ditemukan lagi data double," tandasnya.
Reporter: Arief Rahman H.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kebijakan Wajib Halal UMK Ditunda, Menag Sebut Jokowi Berpihak ke Pelaku Usaha Kecil
Baca SelengkapnyaRiza menilai, yang harusnya menjadi hal penting di pemerintah yaitu terus fokus mengawal dan mendorong produktivitas UMKM.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan untuk menunda kewajiban sertifikasi halal bagi produk UMKM jadi 17 Oktober 2026 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto disebutnya terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung UMKM.
Baca SelengkapnyaKepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga meminta kepada seluruh pihak untuk bisa bersabar terkait penetapan UM 2025.
Baca SelengkapnyaTarget penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini diambil karena Prabowo mengetahui ada sekitar 6 juta nelayan, petani, dan pelaku UMKM tak bisa mengakses kredit perbankan.
Baca SelengkapnyaDirektur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan pertumbuhan bisnis UMKM ini didorong oleh sejumlah faktor.
Baca SelengkapnyaPerhitungan upah minimum tersebut nantinya akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Baca SelengkapnyaMenteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengaku sudah mendapat arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait Upah minimum provinsi (UMP) 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah optimis target sertifikat halal bagi UMKM dapat tercapai Oktober tahun ini.
Baca SelengkapnyaKemnaker masih menggodok rumus perhitungan upah bersama.
Baca Selengkapnya