Perpanjangan Insentif PPN Diyakini Bakal Gairahkan Sektor Properti
Merdeka.com - Emiten properti, PT Triniti Dinamik Tbk mendukung adanya perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti oleh pemerintah. Perusahaan juga optimistis hal tersebut mampu menggairahkan permintaan sehingga mendongkrak penjualan hunian.
"Kami yakin insentif PPN mampu menggairahkan permintaan hunian. Hal itu terlihat juga dari penjualan apartemen kami di The Smith. Karena itu, kami berharap insentif PPN dapat diperpanjang," kata Presiden Direktur PT Triniti Dinamik Tbk, Samuel Stepanus Huang dikutip dari Antara, Selasa (15/6).
Pemerintah saat ini membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp300 juta hingga Rp2 miliar.
-
Kapan harga rumah dan tanah naik? Jumlah penduduk di Indonesia terus meningkat, khususnya di kota-kota besar, mengakibatkan ketersediaan lahan atau tanah semakin terbatas. Dampaknya, harga rumah dan tanah yang naik setiap tahunnya.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Dimana lokasi rumah murah itu? Lokasinya terbilang strategis dan masih di kawasan Kota Bandung, wilayah Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik.
-
Kenapa pemilik rumah harus bayar pajak? Namun, berbeda halnya saat Anda sudah memiliki rumah sendiri. Sebagai pemilik rumah, Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.
-
Kapan harga rumah minimalis naik? Harganya bervariasi, mulai dari Rp300 jutaan hingga lebih dari Rp1 miliar, tergantung pada luas dan lokasi.
Langkah pemerintah menanggung PPN tersebut berlaku untuk rumah yang sudah jadi (ready stock) dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 yang diterbitkan Maret 2021.
Menurut Samuel, penjualan hunian di The Smith sepanjang Januari-Mei 2021 dibandingkan dengan periode sama 2020 melonjak 300 persen.
"Kami yakin, penjualan sektor hunian di Tanah Air bisa bertumbuh minimal 100 persen bila diperpanjang hingga akhir 2021 karena masyarakat masih memiliki daya beli," ujar Samuel.
The Smith adalah salah satu proyek perseroan yang berlokasi di Tangerang, Banten. Proyek tersebut terdiri atas 652 unit, yaitu 112 unit perkantoran, SOHO 100 unit dan residensial 440 unit. Proyek itu dilengkapi sejumlah penunjang seperti kolam renang, fitness centre, sky lounge, gaming room, dan co-working space.
The Smith dirancang khusus oleh arsitek Polandia yang berkantor pusat di Singapura. Arsitek itu mengembangkan konsep yang fokus pada teknologi, desain yang minimalis, high tech, modern disertai perpaduan warna milenial yang diharapkan mampu memenuhi keperluan perusahaan-perusahaan startup yang modern dan kekinian.
"Kami berharap sisa unit yang belum terjual dapat diserap pasar seluruhnya hingga akhir 2021. Seluruh unit di The Smith sudah jadi," kata Samuel.
Perlu Dilengkapi Kemudahan Perbankan
Sementara itu, Ketua DPD Real Estat Indonesia (REI) DKI Jakarta Arvin F Iskandar mengungkapkan insentif PPN perlu dilengkapi dengan kemudahan persetujuan (approval) perbankan bagi konsumen yang mengurus KPR atau KPA.
Kemudahan persetujuan bank itu diharapkan untuk properti yang mendapat insentif PPN maupun yang tidak mendapat insentif PPN namun dengan tetap memperhatikan asas kehati-hatian bank.
"Kami memerlukan kecepatan approval bank, selain cepat juga kami harapkan lebih fleksibel," ujar Arvin.
Arvin menilai kecepatan persetujuan bank tersebut akan mampu menggerakkan sektor properti dan juga perekonomian secara luas.
"Kami juga berharap durasi insentif PPN diperpanjang menjadi satu tahun. Kalau itu terjadi, kami bersyukur," kata Arvin.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPN DTP diberikan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar yang merupakan bagian dari harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Baca SelengkapnyaStaf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut aturan itu akan rampung dalam satu hingga dua hari ke depan.
Baca SelengkapnyaDengan stimulus pemerintah tersebut, semakin banyak masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian sendiri sehingga menekan angka backlog.
Baca SelengkapnyaInsentif ini juga bakal mendorong pencapaian target pertumbuhan kredit di Bank.
Baca SelengkapnyaBerbagai kemudahan tersebut juga semakin memperkuat stimulus yang sebelumnya diberikan pemerintah seperti Down Payment nol persen.
Baca SelengkapnyaKebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.
Baca SelengkapnyaKuota rumah subsidi skema FLPP di 2025 akan menyesuaikan dengan program presiden Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pemerintah juga mendorong Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan insentif pajak sektor properti.
Baca SelengkapnyaPembebasan pajak pembelian rumah ini berlaku hingga Juni 2024 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi PPN untuk sektor properti.
Baca SelengkapnyaDi akhir 2023, penambahan inventori baru pada proyek perumahan naik hingga dua kali lipat, sementara permintaan akan rumah baru juga naik hingga 27 persen.
Baca Selengkapnya