Perpanjangan Masa Berlaku PPKM dan Nasib Ekonomi Indonesia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang PPKM level 4 di sejumlah kabupaten/kota hingga 9 Agustus 2021. Di sisi lain, dia menyadari adanya ancaman dari sisi ekonomi akibat perpanjangan kebijakan tersebut.

"Pilihan masyarakat dan pemerintah adalah sama, yaitu antara menghadapi keselamatan jiwa dan hadapi ancaman ekonomi, kehilangan mata pencaharian dan pekerjaan," ujar Presiden Jokowi.

Maka dari itu, dia melanjutkan, skema gas dan rem harus terus dilakukan secara dinamis sesuai penyebaran kasus Covid-19 di hari-hari terakhir.

"Kita tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang. Kita harus tentukan derajat pembatasan mobilitas masyarakat sesuai dengan data di hari-hari terakhir agar pilihan kita tepat, baik bagi kesehatan maupun perekonomian," ungkapnya.

Menko Airlangga menyebut ada 45 kabupaten/kota di 21 provinsi yang status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dilanjutkan.

"Kalau kita lihat kota dan kabupaten yang naik karena kami mengkonsentrasikan pada kota/kabupaten yang naik di luar jawa-bali di ada 21 provinsi dan 45 kabupaten kota yang level 4 dan ini dilanjutkan," kata dia.

Sementara, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, terdapat 12 kabupaten/kota yang masuk ke level 3, dan satu kabupaten masuk level 2.

Menko Luhut sangat yakin kondisi dalam 1-2 pekan ke depan akan membaik. "Hal ini terjadi karena masih banyaknya masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, sehingga kelak dilakukan perawatan intensif di rumah sakit, yang akibatnya menyebabkan kematian karena saturasi oksigen rata-rata di bawah 90," tuturnya.

Nasib Ekonomi Indonesia

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani mengatakan, keputusan melanjutkan PPKM sangat bertolak belakang dengan apa diinginkan pengusaha. Keputusan tersebut juga dianggap tidak ideal terhadap dunia usaha.

"Keputusan telah diambil oleh pemerintah. Walaupun ini adalah keputusan pemerintah yang cenderung kurang ideal," kata Ajib saat dihubungi merdeka.com.

Direktur Center of economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudishtira mengatakan, jika PPKM level 4 ini akan diperpanjang, solusi yang tepat untuk mengembangkan perekonomian agar kembali normal hanya menggantungkan dari sisi ekspor. Sebab, saat ini tengah ada kenaikan harga komoditas internasional yang harus dimanfaatkan dengan baik.

"Kedua juga ada alternatif lain yaitu dari sisi pertanian karena masyarakat tetap membeli kebutuhan pokok selama PPKM, dan pekerja yang di PHK sebagian bekerja di sisi pertanian," kata Bhima dihubungi merdeka.com.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menekankan, pentingnya penerapan protokol kesehatan dalam bentuk program vaksinasi Covid-19, 3M dan 3T. Menko Luhut menargetkan angka penyuntikan vaksin Covid-19 bisa mencapai 70 juta dosis pada Agustus ini.

"Mengenai vaksinasi, kita bulan ini berharap bisa 60-70 juta kita vaksin Agustus. Dan kita harap juga September demikian," ujar Menko Luhut.

Dia berharap, kegiatan ekonomi bisa kembali dibuka secara perlahan dalam waktu dekat ini hingga September 2021.

"Nanti kita lihat secara mingguan, mungkin secara bertahap ada juga nanti yang sudah mulai kita buka (kegiatan ekonomi). Suplai vaksin harus dipastikan cukup untuk mencapai target yang sudah ditetapkan," pungkas Menko Luhut.

Menurut Bhima, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan tumbuh cepat dalam waktu dekat ini. Dia memperkirakan butuh waktu sampai 2023 untuk bisa kembali mencapai 5 persen.

"Saya memperkirakan di tahun 2023 baru bisa untuk mencapai 5 persen dan ini juga tergantung kapan pandemi bisa diatasi," ujar Bhima.