Perpanjangan PPKM dan Potensi PHK Besar-besaran

Merdeka.com - Pemerintah memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis level di Pulau Jawa dan Bali dari tanggal 10-16 Agustus 2021. Perpanjangan kali ini disesuaikan dengan adanya penurunan level di beberapa daerah kabupaten atau kota.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI, Ajib Hamdani mengatakan, dampak dari pada perpanjangan PPKM tersebut berimbas pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Oleh karenanya pemerintah disarankan segera membahas secara tripartit antara pemerintah, pelaku usaha dan juga karyawan. Hal ini penting untuk merespon dampak tersebut.

"Pemerintah lebih baik membahas secara tripartit, antara pemerintah-pelaku usaha-karyawan. Karena efek selanjutnya dari PPKM yang berkepanjangan adalah potensi PHK," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/8).

Ajib mengatakan, sektor usaha sudah tertekan begitu luar biasa sejak awal Juli melakukan PPKM darurat. Oleh karenanya pembahasan ini menjadi penting untuk merespon dampak yang dipikul oleh pelaku usaha dan juga para karyawan. "Pengusaha lebih mengharap agar pemerintah fokus dengan penerapan prokes dan akselerasi vaksinasi," tandasnya.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan memperpanjang PPKM berbasis level di Pulau Jawa dan Bali dari tanggal 10-16 Agustus 2021. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Atas arahan Presiden Republik Indonesia maka PPKM Level 4, 3 dan 2 di Jawa Bali akan di perpanjangan sampai tanggal 16 Agustus 2021," kata Luhut dalam jumpa pers virtual, Senin (9/8).

Luhut menyebut, terkait keputusan perpanjangan PPKM ini akan dituangkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri secara lebih detail. Dia bilang, dalam proses keputusan detail itu pemerintah telah berkomunikasi dengan cermat bersama berbagai pihak.

"Misalnya asosiasi mal, perindustrian dan sebagainya sehingga detil detil pelaksanaan ini sudah disiapkan dengan baik oleh berbagai asosiasi," ucapnya.

Pertimbangkan Berbagai Aspek

Luhut menambahkan, setiap langkah yang pemerintah ambil telah mempertimbangkan berbagai aspek. Pemerintah juga menerima masukan berbagai ahli.

"Setiap langkah yang pemerintah ambil tentunya telah mempertimbangkan berbagai aspek serta masukan masukan berbagai ahli dalam bidangnya," ucapnya.

Pemerintah mulai membuka perlahan pusat perbelanjaan di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Semarang dengan kapasitas 25 persen. Pengoperasian mal dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Masyarakat yang ingin masuk harus menggunakan aplikasi peduli lindungi.

"Dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mal dan harus menggunakan aplikasi peduli lindungi," jelasnya.

Selain syarat sudah divaksinasi, anak umur dibawah 12 tahun dilarang masuk ke mal. Kemudian, lansia di atas 70 tahun juga dilarang masuk mal.