Perpres mobil listrik masuk tahap harmonisasi antar kementerian

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK terus mengejar penyelesaian draft Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengembangan mobil listrik di Indonesia. Saat ini, penyusunan draft dari payung hukum tersebut masuk dalam tahap harmonisasi antar kementerian.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, lamanya penyelesaian draft ini lantaran banyak masukan dari berbagai pihak yang harus dibahas.‎"Jadi perkembangannya Perpres, banyak masukan yang belum terekomendasi," ujar dia di Jakarta, Kamis (19/7).

Dia mengungkapkan, tahap harmonisasi sebenarnya sudah di mulai sejak satu minggu sebelum Lebaran. Namun karena adanya libur panjang, maka proses harmonisasi tersebut baru mulai efektif dilakukan saat ini.

"Harmonisasi baru mulai satu minggu sebelum Lebaran. Itu rapat di Kantor Menko Maritim. Sekarang tahapannya kita sudah mendapatkan masukan semua. Minggu depan kita bisa diskusi di level eselon 1, setelah itu menyampaikan ke Pak Menteri (Perindustrian) dan dikirim ke Menko Maritim untuk dibahas bersama," jelas dia.

Menurut dia, dalam tahap harmonisasi ini, banyak hal yang harus di-review seperti soal harga jual kendaraan. Hal ini penting agar nantinya harga jual mobil listrik tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat sehingga berdampak pada penjualan.

"Proses harmonisasi sedang jalan. Justru kita sedang dalam tahap menentukan yang itu (harga), bagaimana mengaturnya, sehingga semua adil, semua terdorong, tidak menyebabkan kontraksi penjualan. Ekspornya bagus, CO2 turun," ungkap dia.

Namun Putu belum bisa memastikan kapan proses harmonisasi ini bisa selesai dan diserahkan kepada Presiden. Dia berharap proses ini segera selesai sehingga memberikan kepastian bagi industri untuk mengembangkan mobil listrik ini.

"Kementerian Perindustrian sudah melakukan koordinasi untuk me-review. Ini segera akan diselesaikan," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com