Perpres mobil listrik masuk tahap harmonisasi antar kementerian

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK terus mengejar penyelesaian draft Peraturan Presiden (Perpres) terkait pengembangan mobil listrik di Indonesia. Saat ini, penyusunan draft dari payung hukum tersebut masuk dalam tahap harmonisasi antar kementerian.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, lamanya penyelesaian draft ini lantaran banyak masukan dari berbagai pihak yang harus dibahas.‎"Jadi perkembangannya Perpres, banyak masukan yang belum terekomendasi," ujar dia di Jakarta, Kamis (19/7).

Dia mengungkapkan, tahap harmonisasi sebenarnya sudah di mulai sejak satu minggu sebelum Lebaran. Namun karena adanya libur panjang, maka proses harmonisasi tersebut baru mulai efektif dilakukan saat ini.

Orang lain juga bertanya?

"Harmonisasi baru mulai satu minggu sebelum Lebaran. Itu rapat di Kantor Menko Maritim. Sekarang tahapannya kita sudah mendapatkan masukan semua. Minggu depan kita bisa diskusi di level eselon 1, setelah itu menyampaikan ke Pak Menteri (Perindustrian) dan dikirim ke Menko Maritim untuk dibahas bersama," jelas dia.

Menurut dia, dalam tahap harmonisasi ini, banyak hal yang harus di-review seperti soal harga jual kendaraan. Hal ini penting agar nantinya harga jual mobil listrik tidak sesuai dengan kemampuan masyarakat sehingga berdampak pada penjualan.

"Proses harmonisasi sedang jalan. Justru kita sedang dalam tahap menentukan yang itu (harga), bagaimana mengaturnya, sehingga semua adil, semua terdorong, tidak menyebabkan kontraksi penjualan. Ekspornya bagus, CO2 turun," ungkap dia.

Namun Putu belum bisa memastikan kapan proses harmonisasi ini bisa selesai dan diserahkan kepada Presiden. Dia berharap proses ini segera selesai sehingga memberikan kepastian bagi industri untuk mengembangkan mobil listrik ini.

"Kementerian Perindustrian sudah melakukan koordinasi untuk me-review. Ini segera akan diselesaikan," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP

Presiden Jokowi Jokowi Ungkap Penyebab Regulasi Publisher Rights Tak Kunjung Rampung

Jokowi mengatakan, dirinya sudah membahas publisher rights sejak lama bersama para pemangku kepentingan

Baca Selengkapnya

Bahlil Lahadalia Bahlil Minta DPR Percepat RUU EBTE Agar tak Menyulitkan Prabowo

Pemerintah saat ini ingin agar masa pemerintahan berikutnya tak lagi kerepotan dalam menyusun regulasi terkait energi hijau.

Baca Selengkapnya

Investasi Jokowi Keluhkan Perizinan Investasi Masih Berbelit-belit: Ini yang Harus Dibenahi

Proses pengerjaan suatu proyek energi hijau baru bisa dimulai di tahun keenam.

Baca Selengkapnya

kemenperin Pengenaan Bebas Pajak Impor Mobil Listrik Utuh Masih Tunggu Arahan Sri Mulyani

Pengenaan PPN impor atau pajak impor mobil listrik utuh, atau completely built up (CBU) 0 persen masih menunggu arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara Revisi UU Kementerian Negara Dibahas Singkat, Ini Alasan Baleg DPR

Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Polusi Udara Luhut Akhirnya Buka Suara Soal Rencana Kenaikan Pajak Sepeda Motor

Strategi pemerintah menekan polusi dengan menaikkan pajak, hingga menerapkan area ganjil genap, termasuk untuk kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya

PLTP Kamojang Presiden Jokowi Heran Urus Izin PLTP Memakan Waktu 6 Bulan: Saya Sendiri Tidak Kuat Menunggu Selama Itu

Jokowi mengungkapkan bahwa potensi energi panas bumi atau geothermal di Indonesia mencapai sekitar 24.000 megawatt (MW), namun belum dioptimalkan dengan baik.

Baca Selengkapnya