Pertama di Indonesia, Pertamina Buka Akses Keuangan untuk Data Perpajakan

Merdeka.com - PT Pertamina meresmikan digitalisasi integrasi data perpajakan melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Penerapan sistem ini merupakan yang pertama kali di Indonesia, sebagai wujud komitmen Pertamina dalam memperkuat transparansi perusahaan.

Digitalisasi integrasi data perpajakan ini diwujudkan dengan membuka akses data keuangan Pertamina terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak secara real time, sehingga Direktorat Jenderal Pajak dapat meriview, mengevaluasi dan memvalidasi pemenuhan kewajiban perpajakan Pertamina sebelum SPT disampaikan.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, transparansi data keuangan dalam integrasi data perpajakan antara Pertamina dengan Direktorat Jenderal Pajak merupakan sebuah langkah monumental dalam konteks sejarah hubungan antara Wajib Pajak dengan Fiskus di Indonesia.

"Kami menerapkan skema Co-operative Compliance sebagai bentuk hubungan antara wajib pajak dengan otoritas perpajakan yang didasarkan pada prinsip-prinsip mutual trust, mutual understanding, transparency, co-operation, dan collaboration," katanya dalam sambutannya di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Kamis (19/12).

Nicke melanjutkan, skema ini akan mendatangkan manfaat bagi kedua pihak dalam hal penyajian data dan monitoring secara real time, serta penyelesaian potensi selisih perpajakan dengan lebih cepat sehingga mengurangi beban cost of collection.

"Dengan dibuka akses data, maka ini kemudian memberikan benefit nagi pemerintah dan Pertamina. Dengan kita lakukan akses data ini akan hindari kesalahan perpajakan," jelas dia.

Berdampak Pada Transparansi

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo juga menjelaskan manfaat adanya digitalisasi dan integrasi data perpajakan ini akan berdampak pada tingkat transparansi dan compliance Wajib Pajak.

"Dengan satu transaksi entri sudah keluar SPT. Jadi mengurangi cots of complience. Orang yang mengurusi pajak bisa jadi berkurang setengahnya," sebutnya

Sebagai informasi Inisiatif digitalisasi perpajakan tersebut telah dimulai sejak awal 2018. Integrasi data perpajakan antara Pertamina dengan Direktorat Jenderal Pajak dapat diwujudkan secara digital yang ditandai dengan implementasi e-Faktur Host-to-Host Pajak Pertambahan Nilai untuk seluruh transaksi penjualan dan pembelian Pertamina.