'Pertama kali dalam sejarah pengusaha diajak sukseskan Tax Amnesty'
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Sebab, untuk pertama kalinya pengusaha diajak untuk ikut menyukseskan program pemerintah.
"Kami ucapkan syukur dan terima kasih di mana dalam pertama kali dalam sejarah pengusaha diajak bersama-bersama menyukseskan Tax Amnesty," ujarnya di kantor wilayah pajak besar IV, Sudirman, Jakarta, Kamis (6/10).
"Biasanya kita dianggap sama (dengan pengusaha) lain, pajak sini, pengusaha di sana," sambungnya.
-
Kenapa Kutai Timur apresiasi wajib pajak? Atas kewajiban pajaknya masing-masing untuk tahun pajak 2023 diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasai yang diberikan oleh pemerintah daerah.
-
Siapa pelopor pajak penjualan? Romawi Kuno disebut sebagai pelopor aturan pajak penjualan (kini PPN di Indonesia). Aturan ini diterapkan oleh penguasa Romawi Kuno saat itu, Julius Caesar yang menerapkan pajak penjualan dengan tarif tetap 1% di seluruh wilayah kekaisaran.
-
Apa manfaat pajak untuk ekonomi Sumut? Pajak dapat digunakan untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan memberikan insentif melalui berbagai pajak seperti pajak penjualan, pajak pertambahan nilai, dan lain sebagainya. Hal ini dapat membantu mengendalikan inflasi dan mengurangi dampak ketimpangan sosial.
-
Dimana acara apresiasi wajib pajak Kutai Timur? Kegiatan ini digelar di Ruang Aksia Gedung serba Guna (GSG) Kawasan Pemerintahan Bukit Pelangi Sangatta, Selasa (12/12/2023).
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
-
Bagaimana pajak membantu kesejahteraan warga Sumut? Pajak digunakan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan demikian, pajak berperan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pencapaian Ditjen Pajak atas Tax Amnesty pada periode I masih belum cukup memuaskan. Sehingga, Apindo berjanji akan terus mengajak seluruh pengusaha untuk menyukseskan Tax Amnesty di periode II ini.
"Sekarang kita mau memasuki tahap kedua. Kita menginginkan sebagian pengusaha menengah ke atas yang belum selesai ikut akan kita selesaikan.Kita melihat apakah sudah sukses. Pak Ken bilang kita belum sukses," tandasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menyebut masih ada pemilik usaha yang takut dikejar pajak
Baca SelengkapnyaKelompok pengusaha juga bakal menyampaikan setumpuk rekomendasi spesifik kepada pemerintah terkait sejumlah peraturan daerah (Perda) bermasalah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan tanggal 10 Juni sebagai Hari Kewirausahaan Nasional.
Baca SelengkapnyaDalam waktu dekat para pengusaha tersebut akan menyetor Rp189 triliun untuk tahap pertama.
Baca Selengkapnyaada pertemuan ini, sejumlah menteri hingga pengusaha turut hadir mendampingi Prabowo.
Baca SelengkapnyaDengan pajak, masyarakat dapat memperoleh hak dasar pendidikan. Khususnya, bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan terpencil dari kawasan Indonesia
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku senang pengusaha kini berbicara soal pengentasan stunting. Sebab, biasanya kalangan pengusaha berbicara soal untung-rugi saja.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian nasional.
Baca SelengkapnyaPembentukan satgas ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN.
Baca SelengkapnyaPrabowo juga sempat meminta saran kepada Erick Thohir terkait privatisasi BUMN, termasuk menjual hotel-hotel BUMN.
Baca SelengkapnyaPemadanan NIK dengan NPWP tersebut dinilai membantu dunia usaha untuk mengurus soal perpajakannya.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto bertemu delegasi Japan-Indonesia Association (JAPINDA) dan The Jakarta Japan Club (JJC) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (6/12).
Baca Selengkapnya