Pertamina: 350 pekerja lakukan unjuk rasa bukan karyawan kita

Merdeka.com - Sekitar 350 orang mantan karyawan PT Garda Utama Nasional, yang tergabung dalam Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) melakukan unjuk rasa yang bertujuan menghambat dan mengganggu pasokan BBM nasional bagi masyarakat luas. Unjuk rasa tersebut dilakukan karena mereka dinyatakan tidak lolos masa percobaan selama tiga bulan dengan hasil faktor kinerja yang tidak memenuhi standar perusahaan.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Rudy Permana menegaskan, sekitar 350 orang karyawan yang mengadakan unjuk rasa bukan karyawan Pertamina Patra Niaga. Mereka merupakan karyawan perusahaan pemborong jasa pengangkutan yang bekerjasama dengan Pertamina Patra Niaga.

"4P (Perusahaan Pemborong Pekerjaan Pengangkutan) itu kan dari perusahaan pemborongan jasa pengangkutan yang bekerjasama dengan Pertamina Patra Niaga. Jadi ibaratnya ini perusahaan swasta, kita berkontrak dengan mereka. Mereka bukan menyediakan tenaga SDM buat kita, karena yang kita berikan adalah pekerja pemborongan," ujar Rudi di Hotel Kempinski, Jakarta, Senin (19/6).

Rudi mengatakan, persoalan yang terjadi antara karyawan dengan perusahaan PT Garda Utama Nasional merupakan masalah internal dan tidak berhubungan secara langsung dengan Pertamina Patra Niaga.

"Mereka PHK sepihak, ya yang PHK bukan Pertamina Patra Niaga. Bukan dari Pertamina juga, ya perusahaan pemborongan tadi yang tidak melakukan proses sebagai karyawan tetap mereka," jelasnya.

"Tanggung jawab ini seharusnya kan mereka paham saat mereka bergabung, mau diangkat sebagai karyawan tetap, ya seharusnya mereka bisa melakukan yang terbaik kan. Tapi kenyataannya mereka tidak bisa lolos evaluasi, sehingga mereka tidak bisa diangkat jadi karyawan tetap di perusahaan pemborongan," tambahnya.

Rudi menambahkan, sejauh ini dampak unjuk rasa para karyawan tidak mengganggu kinerja perusahaan dalam menyuplai bahan bakar minyak (BBM) selama bulan Ramadan. Dia memastikan perusahaan tetap bekerja seperti biasa, bahkan perusahaan kelebihan suplai tenaga kerja.

"Kita ambil contoh di Plumpang ya, ada 1650 orang. Rasio yg kita butuhkan untuk distribusi kita hanya 1.200 orang. Jadi ada kelebihan suplai tenaga kerja pemborong ini kurang lebih 400 orang. Ya itu memang proses seleksinya juga mereka lakukan, saat ini ya 100 persen rasio terpenuhi dan nggak ada masalah," pungkasnya.