Pertamina bantah lamban menangani tumpahan minyak Balikpapan

Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) membantah perusahaannya lamban dalam mencari sumber tumpahan minyak di teluk Balikpapan.‎ Perseroan menilai pencarian sumber tumpahan minyak dilakukan di bawah laut sehingga prosesnya cukup sulit dan memakan waktu.

‎"Waktu itu butuh waktu. Kan tidak semudah itu angkat pipanya juga. Butuh waktu," tutur Direktur Pengelolaan Pertamina, Toharso, di Jakarta, Selasa (17/8).

Dia menjelaskan, sumber tumpahan berasal dari pipa pemasok minyak mentah dari Tanjung Penajam ke Kilang Balikpapan dengan ukuran 20‎ inch sepanjang 3,6 kilo meter (km). Saat diketahui ada tumpahan minyak di perairan Balikpapan, pada 31 Maret 2018 Pertamina langsung menurunkan penyelam untuk mencari sumber kebocoran dengan menyusuri pipa. Karena proses penyelaman terbatas waktu dan jarak pandang maka baru diketahui sumber kebocoran tiga hari kemudian, yang terletak 600 meter dari kilang.

"Itu menyelam kenapa lama, penyelam tidak bisa 1 jam di kedalaman 20 meter. Karena itu pipa putus kami tidak tahu, soal pipa putus kami ragu, pagi itu diselam, setelah 3 hari baru ketemu ada foto ada video," papar Toharso.

Menurut Toharso, saat proses pencarian sumber kebocoran Pertamina sudah melakukan penghentian pasokan minyak mentah ke Kilang Balikpapan. Dia mengakui, masih ada kelemahan dalam mendeteksi kebocoran pada pipa, karena prosesnya masih manual.

"Apakah minyak ini ngocor terus tidak, kita mengoperasikan satu pompa. Jadi tidak ada kesengajaan kita membiarkan itu terus mengalir. Ada Proteksi pipa, memang seharunya diproteksi sistem digital, karena pipa dibuat tahun 1997 ini memang kerjanya masih manual oleh operator, jadi pakai telpon secara estafet komunikasi itu baru dihentikan," jelasnya.

Saat ini, Pertamina tengah menunggu surat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), atas kerusakan lingkungan akibat tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur.

Pertamina belum bisa menanggapi sanksi admistra‎si yang akan dijatuhkan KLHK. Sebab, instansi tersebut belum melayangkan surat sanksi. ‎"Pertamina kan belum ada surat. Nanti surat dulu," kata Toharso.

‎Menteri KLHK Siti Nurbaya mengatakan, Pertamina akan dijatuhkan sanksi karena sistem yang dimiliki dalam mendeteksi tumpahan minyak masih lemah, sehingga penganan sumber tumpahan minyak terbilang lambat. "Tapi kan Pertamina ketahuan sistemnya lemah juga bakal kena sanksi," kata Menteri Siti.

Menurut Menteri Siti, jika sistem Pertamina dalam mendeteksi tumpahan minyak baik‎, maka kebocoran minyak tidak berlangsung lama dan dampak pencemaran lingkungan tidak meluas.

"Jadi kalau sistemnya baik maka tidak perlu tujuh jam tidak perlu sampai kebakar, kalau sistemnya otomatis ketika terjadi perubahan bunyi atau apa sehingga bisa ditangani," ujarnya.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6