Pertamina ragukan data Kemendag sebut 2.000 SPBU Pantura curang

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan mencatat sebanyak 30 persen stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di jalur pantai utara atau pantura melakukan kecurangan tahun lalu. Kecurangan tersebut dilakukan dengan mengurangi takaran BBM.

Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang justru mempertanyakan keakuratan data dari Kemendag tersebut. Dia pun menantang Kemendag untuk melakukan pengecekan bersama guna menjawab penilaian tersebut.

"Secara data tadi aneh, 60 persen SPBU di Jawa, 60 persen SPBU di Pantura, dan 30 persennya melakukan kecurangan. Itu apa benar 2.000 SPBU di Pantura melakukan kecurangan," ujar Ahmad di kantor Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) COCO 31.102.02, Jakarta, Rabu (17/2).

Meski begitu, Pertamina tetap akan menindaklanjuti penilaian yang diberikan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Benar atau tidaknya tetap kami tindaklanjuti. Itu kriteria perusahaan yang peduli pada konsumen dan pertamina akan berubah kesana. Kami senang diberi masukan, dan masukan ini akan kita tindaklanjuti," jelas dia.

Ahmad mengakui banyak daerah memang kerap terjadi kecurangan karena pemeriksaan kualitas SPBU yang dilakukan oleh Badan Metrologi hanya setiap enam bulan sekali. Sayangnya, kecurangan ini tetap berlaku karena Badan Metrologi di daerah bukan lagi di bawah kuasa Kementerian Perdagangan, melainkan oleh Pemerintah Daerah dan Kota.

"Memang di beberapa daerah ada yang tidak standar, segel alat ukurnya dibongkar. Tapi berani tidak Kemendag menegur itu. Karena BMG yang dulunya di bawah naungan Kemendag, tapi sekarang sudah tidak. Yaitu dibawah naungan Pemda dan Pemkot," pungkas dia.

Sebelumnya, berdasarkan pengawasan yang dilakukan Kemendag pada 2015, sebanyak 30 persen dari 60 persen jumlah SPBU di Pantura melakukan kecurangan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kementerian Perdagangan Widodo menjelaskan, banyak SPBU menggunakan tera meter tidak sesuai. Sekedar ilustrasi, jika konsumen membeli bensin sebanyak 10 liter, maka angka terdapat di tera meter sebesar itu. Namun, faktanya, bensin yang diterima konsumen kurang dari itu.

"Pelanggarannya itu melampaui ambang batas 0,5 persen. Rata-rata terakhir 2 persen. Jadi 7 persen dia pelanggarannya," kata Widodo. (mdk/sau)