Pertamina sebut skema Gross Split hilangkan fungsi SKK Migas

Merdeka.com - Pemerintah akan mengeluarkan kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) dan diganti dengan Gross Split dalam kontrak pengelolaan migas di Tanah Air pada 2017. Di mana skema tidak lagi menggunakan Cost Recovery atau biaya operasi yang dapat dikembalikan dari pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).

Wakil Direktur Utama PT Pertamina Ahmad Bambang menilai, dengan adanya skema baru ini, pemerintah akan menghilangkan fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Sebab, dalam skema ini pemerintah tidak usah membayar cost recovery dan diserahkan ke kontraktor.

"Kalau terjadi dengan model itu, pertanyaannya sekarang fungsinya SKK Migas jadi tidak ada. Karena cuma tanda tangan kontrak, tidak perlu awasi. Ya, tapi itu urusan pemerintah lah," ujar Bambang di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (13/12).

Dia menilai skema Gross Split ini memiliki kelebihan jika dijalankan oleh pemerintah, terutama dalam mengurangi biaya cost recovery yang harus dibayarkan pemerintah ke kontraktor. Sehingga, pemerintah dan kontraktor akan membagi hasil keuntungannya setelah dihitung bersih.

"Kalau bicara cost recovery itu kan jangka panjang, artinya tumpukan cost recovery ini terutang. Jadi ninggalin beban ke generasi yang akan datang. Sementara dari penerimaan kan makin turun. Bisa jadi penerimaan untuk membayar cost recovery ini tidak cukup," imbuhnya.

Meski begitu, Bambang berharap skema tersebut hanya berlaku bagi kontrak baru yang akan ditandatangani. Mengingat, masih banyak permasalahan dalam pembayaran Cost Recovery.