Pertamina Siapkan Opsi Lahan Reklamasi Bangun Kilang Tuban
Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) masih mengalami kendala lahan dalam pembangunan kilang Tuban, Jawa Timur. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan berencana melakukan reklamasi lahan.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan dalam pembangunan Kilang Tuban Pertamina membutuhkan tanah seluas 800 hektare (Ha). Lahan tersebut sebagian milik pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan sebagian milik masyarakat yang sedang dibebaskan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
"Kami butuh 800 hektare, yang kurang sekitar 400 hektare," kata Nicke, saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/5).
-
Dimana proyek kilang baru Pertamina berada? Pertamina saat ini sedang fokus menyelesaikan Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, dimana proyek tersebut memasuki milestone baru yaitu program Turn Around (TA) Revamp yang ditargetkan selesai di awal Mei 2024.
-
Di mana Pertamina Hulu Rokan membangun lahan basah? PHR telah membangun lahan basah buatan seluas 5.000 m2 di salah satu wilayah kerja Blok Rokan.
-
Mengapa Pertamina membangun kilang baru di Balikpapan? Keberhasilan proyek RDMP Balikpapan akan menaikkan kapasitas produksi Kilang Balikpapan sebesar 100 ribu barrel per hari, yang artinya kapasitas produksi Kilang Balikpapan menjadi 360 ribu barrel per hari dari kapasitas awal 260 ribu barrel hari.
-
Kenapa Pertamina melakukan revitalisasi kilang? Tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk kilang tetapi juga memproduksi produk green energy seperti petrokimia, gas dan turunannya.
-
Kenapa Pertamina bangun terminal LPG di Bima dan Kupang? 'Terminal LPG Bima dan Kupang akan mendukung terwujudnya availability, accessibility, dan affordability energi khususnya LPG di wilayah NTB dan NTT. Penyelesaian PSN ini menjadi penting karena besarnya manfaat ketersediaan energi yang berkeadilan bagi masyarakat bahkan sampai pelosok,' jelas Riva.
-
Kenapa Pertamina Hulu Rokan membuat lahan basah? Inovasi yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Net Zero Emission (NZE) 2060 tersebut dipaparkan pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim PBB 2023 atau Conference of the Parties (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).
Menurut Nicke, dalam pembebasan lahan 23 warga di PTUN Pertamina mengalami kekalahan. Sebab itu, ada rencana pembatalan penentuan lokasi (penlok) pembangunan kilang jika kasasi yang diajukan kembali mengalami kekalahan.
"Lokasi gubernur di PTUN kan oleh 23 warga. Hari ini penlok bilang membatalkan. Kami sedang ajukan kasasi," tuturnya.
Nicke mengungkapkan, jika penentuan lokasi dibatalkan dan pembebasan lahan tidak berhasil dilakukan, Pertamina akan melakukan reklamasi untuk memperoleh lahan pembangunan Kilang Tuban. Hal ini merupakan upaya untuk membuat pembangunan Kilang Tuban tetap berjalan.
"Lahan Pertamina coba mau reklamasi, kekurangan lahan 400 hektare, itu milik LHK, kalau ini sama warga larut, maka kami akan lakukan reklamasi. Sebetulnya kami lakukan side preparation. Tapi karena penlok bilang batal, yaudah kita setop dulu," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lokasi gedung yang disewa Pertamina itu juga tersebar di berbagai titik ibu kota Jakarta.
Baca SelengkapnyaSelain Kenya, Kongo juga sudah menawarkan pengelolaan sejumlah blok migas.
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk mendukung target swasembada gula di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaTerminal ini siap mendukung distribusi LPG melalui transportasi darat maupun laut dengan lebih efisien.
Baca SelengkapnyaHal itu disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat kunjungan ke proyek RDMP Balikpapan.
Baca Selengkapnya"Nilai sewanya Rp328 miliar per tahun. Jadi, juga tidak murah," kata Basuki.
Baca SelengkapnyaBahlil tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional .
Baca SelengkapnyaPengerjaan proyek Tol Getaci diperkirakan baru bisa dimulai setahun setelahnya di 2026.
Baca SelengkapnyaTiko menyampaikan, pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat.
Baca SelengkapnyaKepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa KLHK, Muchtar Effendi menjelaskan, ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan penghijauan.
Baca SelengkapnyaMemperluas wilayah kerja melalui blok eksplorasi baru, baik domestik maupun internasional, sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya energi fosil.
Baca Selengkapnya