Pertamina Soal Rencana Penghapusan Premium di 2021: Tunggu Pemerintah

Merdeka.com - Vice President Promotion & Marketing Communication PT Pertamina, Arifun Dhalia buka suara atas ramainya informasi soal rencana penghapusan penjualan BBM jenis Premium pada 2021 mendatang.

Sampai saat ini Perseroan masih menunggu keputusan final dari pemerintah terkait penghapusan Premium, sehingga belum ada rencana terkait penghapusan Premium di tahun depan.

"Sebagai vendor kami patuh kepada pemerintah atau regulator. Kalau ada Premium mau dihapuskan itu pasti akan diterbitkan dulu regulasinya atau SK Menteri atau Perpres. Kalau Premium itu bisa Perpres. Tapi belum ada keputusan final pemerintah, jadi kami belum ada rencana" ujar dia dalam webinar bertema "Mewujudkan Kualitas Udara dengan BBM Ramah Lingkungan di Era Transisi Normal Baru", Rabu (18/11).

Kendati demikian, Dia memastikan Pertamina berkomitmen untuk menekan polusi udara dari gas buang kendaraan bermotor. Sehingga Perseroan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih menggunakan jenis BBM yang lebih ramah lingkungan.

"Seperti melalui berbagai sosialisasi dan program Langit Biru yang memberikan diskon harga Pertalite setara Premium," paparnya.

Alhasil, tingkat penggunaan Premium lebih kecil dibandingkan jenis BBM Pertalite yang mempunyai nilai kandungan oktan riset (Research Octane Number/ RON) sebesar 90 persen. Dimana diklaim lebih ramah lingkungan.

"Itu Pertalite yang mempunyai nilai RON 90 persen, sudah 55 persen atau paling besar yang digunakan masyarakat. Sementara Premium hanya 30 persen, Pertamax 14 persen dan Pertamax Turbo 1 persen dari rata-rata total nasional," paparnya.

Tanggapan Pemerintah

Kepala Seksi Penyiapan dan Penerapan Standardisasi Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilham Rakhman Hakim mengatakan, rencana penghapusan Premium di 2021 tidak bisa hanya berdasarkan oleh keputusan satu kementerian/lembaga. Sehingga butuh pembahasan lebih lanjut di tingkat kabinet untuk mengambil keputusan.

"Jadi dari Kementerian ESDM butuh keputusan di level kabinet. Butuh rapat kebinet, karena efeknya besar jadi harus hati-hati," kata dia dalam webinar bertema "Mewujudkan Kualitas Udara dengan BBM Ramah Lingkungan di Era Transisi Normal Baru", Rabu (18/11).

Kendati demikian, Ilham memastikan kementeriannya terus berupaya untuk mendorong penggunaan jenis BBM yang ramah lingkungan di tanah air. "Salah satunya mengedukasi masyarakat bersama YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)," paparnya.

Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk juga mensosialisasikan berbagai jenis BBM ybag mempunyai kandungan RON tinggi. "Bersama KLHK kita mengedukasi ke masyarakat, kami sangat mengapresiasi jika masyarakat mampu," imbuhnya.