Pertamina: Stok Pertalite dan Solar Subsidi Cukup Sampai Akhir Tahun 2022

Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) melalui anak usaha Pertamina Patra Niaga memastikan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite mencukupi hingga akhir tahun 2022. Kepastian kecukupan cadangan ini juga berlaku untuk BBM subsidi jenis Solar.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mencatat, penyaluran Pertalite hingga bulan Oktober mencapai 24,5 juta kiloliter (KL) dari total kuota 29,9 juta KL. Sehingga, sisa stok BBM dengan kandungan RON 90 tersebut mencapai 5,4 juta KL.

"Penyaluran pertalite hingga bulan oktober sudah mencapai 24,5 juta KL dari kuota 29,9 juta KL," kata Irto kepada Merdeka.com di Jakarta, Rabu (9/11).

Sementara itu, realisasi penyaluran Solar hingga bulan Oktober sudah mencapai 14,4 juta KL. Adapun, total kuota yang ditetapkan sebesar 17,8 juta KL.

"Penyaluran Solar hingga bulan Oktober sudah mencapai 14,4 juta KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 17,8 juta KL," ujarnya.

Dengan capaian ini, Pertamina memastikan stok BBM jenis Pertalite maupun Solar masih dalam posisi aman dan mencukupi hingga akhir tahun ini. "Diharapkan (stok) aman dan mencukupi," ucapnya.

Harga BBM Tak Naik Sampai 2024?

Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri dan pejabat berwenang untuk tidak membuat kebijakan yang berpotensi membuat kegaduhan menjelang tahun politik 2024.

"Arahannya Presiden, kalau bisa sampai tahun 2024 ini tidak gaduh," kata Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya saat ditemui di Hotel Swiss-Belinn, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/11) malam.

Dia mencontohkan kenaikan tarif listrik dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pemerintah akan berupaya untuk menahan kenaikan harga tersebut tak naik jelang tahun politik. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan menaikkan kenaikan harga BBM subsidi tahun ini ketimbang melakukannya di tahun depan.

"Jadi alokasi yang ada saat ini sengaja dipakai agar tahun depan tidak naik, itu cara bacanya," kata Made.

Sehingga semua kebijakan yang dibuat pemerintah sebisa mungkin ditahan agar tidak menimbulkan kegaduhan menjelang tahun politik di tahun 2024. Baik itu untuk tarif listrik, BBM subsidi, cukai rokok dan sebagainya. "Ya semua ya dikendalikan," katanya.