Pertamina tetap pasok Solar campur 20 persen minyak sawit untuk Freeport

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengundang PT Freeport Indonesia untuk membahas kesiapan perusahaan tambang tersebut menggunakan biodiesel 20 persen (B20). Selain Freeport, rapat tersebut juga dihadiri oleh PT Pertamina (Persero).

Direktur Logistik Supply Chain dan Infrastruktur PT Pertamina, Gandhi Sriwidodo mengatakan, pihaknya tetap akan memasok B20 untuk Freeport. Nantinya, B20 tersebut akan digunakan untuk operasional Freeport yang berada di kaki gunung atau tidak terkena temperatur -3 derajat Celsius.

"Freeport tetap diminta untuk semaksimal mungkin menggunakan B20. Nanti kan ada solusi begini, yang di bawah, yang di darat yang tidak terpengaruh temperatur akan dilayani Pertamina melalui depotnya," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (3/9).

Ghandi mengatakan, depot milik Pertamina di Timika nantinya akan ditugaskan memasok B20 untuk bagian perusahaan di kaki gunung. Sementara untuk Grasberg (kawasan dengan suhu -3 derajat Celcius) masih akan dikaji.

"Bagian bawah gunung, di kotanya. Kan ada temperatur normal dan ada yang di Grasberg. Grasberg masih dikaji dulu. Sementara ini yang di bawah itu yang tidak terpengaruh suhu -3 derajat C itu akan disupply oleh Pertamina dari depot terminal Pertamina di Timika," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, beberapa sektor seperti alat utama sistem persenjataan (alutsista), pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), dan alat tambang PT Freeport Indonesia masih dibebaskan dari penggunaan B20. Alasannya, sektor tersebut masih membutuhkan audit secara mendalam.

"Katanya karena Freeport karena alasan ketinggian. Katanya bisa menyebabkan beku CPOnya. Kita bilang audit, kalau audit tidak mendukung, ya tidak bisa. Harus pakai dia," ujar Menko Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (1/9).

Sementara itu, untuk alutsista milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diberikan waktu selama 2 bulan untuk menyesuaikan sejak peluncuran B20 dilakukan pemerintah. Usai masa audit 2 bulan dilakukan, maka TNI wajib melaporkan hasilnya kepada pemerintah.

"TNI memang meminta kalau untuk angkutan B20 orang, barang bisa dilakukan. Tapi untuk alat tempurnya masih minta diaudit dua bulan dari sekarang tapi enggak apa-apa. Tapi kita harapkan yang audit punya kredibilitas bagus," tandasnya.