Pertamina tolak ganti biaya pembangunan FSRU Belawan

Merdeka.com - PT Pertamina (Persero) menolak untuk mengeluarkan biaya yang sudah dikeluarkan PT PGN untuk membangun Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Belawan. 

"Ya nggak bisa serta merta seperti itu, kita harus audit dulu. Mana yang jadi resiko bisnis PGN ya harus dia tanggung sendiri, kita ga bisa ganti, kita ga mungkin tanggung semua," ujar VP Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun di Jakarta Rabu (21/3).

Menurutnya setelah audit tersebut nanti akan kelihatan biaya yang bisa diganti dan biaya mana yang menjadi bagian resiko bisnis dari PGN. 

"Yang bisa kita cover hanya yang berhubungan dengan proyek revitalisasi Arun, tapi item-item nya apa saja harus menunggu hasil audit," katanya.

Terkait pasokan gas, Harun menambahkan, pasokan gas Sumut sudah ada dari beberapa Production Sharing Contract (PSC) dan proyek revitalisasi arun dijadwalkan lebih cepat selesainya daripada FSRU Belawan. 

"Kita harapkan tidak ada kelangkaan gas. Pembangunan pipa dari Arun ke Rantau akan kita percepat, sementara dari Rantau ke Belawan sudah ada pipanya," pungkasnya.

Sebelumnya, PGN menerima Surat Menteri BUMN Nomor S-141/MBU/2012 tentang Relokasi Proyek Terminal FSRU Belawan dan Proyek Revitalisasi Terminal LNG Arun. 

Surat Menteri BUMN Dahlan Iskan itu berisi antara lain, relokasi terminal terapung dari Belawan ke Lampung dan PGN diminta memperkuat infrastruktur pipa gas di wilayah tersebut.

Lalu, Pertamina diminta melakukan revitalisasi terminal LNG Arun, Aceh dan membangun pipa gas ruas Arun-Sumut dengan target penyelesaian akhir 2013.

Surat juga menyebutkan biaya yang telah dikeluarkan PGN terkait rencana pembangunan FSRU Belawan akan dimasukkan ke proyek revitalisasi Arun dan selanjutnya Pertamina memverifikasi biayanya melalui auditor independen.

Pertamina juga diminta mencari alternatif solusi pasokan gas di Sumut seandainya penyelesaian proyek terminal Arun dan pipa gas Arun-Sumut tidak tepat waktu, mengingat kontrak pasokan gas PGN akan berakhir 2014. 

Terakhir, surat Menteri BUMN menyebutkan, proyek terminal terapung Lampung dan revitalisasi Arun sudah diusulkan ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) agar masuk dalam Inpres Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2012. (mdk/rin)