Pertanggungjawaban even Kemenparekraf tidak detail

Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil pemeriksaan laporan keuangan kementerian atau lembaga (LKKL) tahun 2013. Hasil pemeriksaan BPK itu tercatat dua kementerian atau lembaga dinyatakan disclaimer.

Anggota III BPK Agus Joko Pramono menyebutkan kedua kementerian dan lembaga tersebut adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Badan Informasi Geopasial. Terhadap keduanya,  tersebut BPK tidak dapat memberikan pendapat terhadap LKKL-nya.

"Disclaimer itu artinya BPK tidak memberikan pendapat dan tidak bisa mengambil hubungan antara bukti-bukti yang disampaikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ada, dengan laporan keuangan yang dibuat," ucap Agus ketika ditemui di BPK, Jakarta, Jumat (20/6).

Laporan keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak diberikan penilaian karena pertanggungjawaban kementerian tersebut belum bisa ditelusuri ketepatannya sesuai rentang waktu yang ada. "Banyak pertanggungjawaban event-event di Kemenparekraf belum dapat kami telusuri secara detail."

Sedangkan Badan Informasi Geopasial, BPK masih memerlukan pendalaman terhadap proses pertanggungjawaban lembaga tersebut terutama dalam proses klasifikasi beberapa item laporan.

"Apakah itu masuk jasa konsultasi atau jasa lainnya dalam konteks pengadaan barang dan jasa karena model pertanggungjawabannya berbeda karena sedemikian besarnya maka kami tidak bisa memberikan pendapat untuk BIG," katanya.