Perusahaan jasa keuangan RI cuma tumbuh 20 persen per tahun

Merdeka.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah mendorong berkembangnya perusahaan jasa teknologi keuangan (financial technologi/fintech) guna membantu lembaga keuangan bisa memanfaatkan teknologi lebih optimal. Sebab, pertumbuhan jasa keuangan ini masih relatif kecil, yakni hanya 20 persen per tahun.

CEO Asosiasi Fintech Indonesia Niki Luhur mengatakan saat ini baru ada enam perusahaan fintech yang terdaftar dalam asosiasi, yakni CekAja, Bareksa, Doku, E-Cash, Kartuku, dan Veritrans. Namun, dengan adanya dukungan dari pemerintah, regulator, dan jasa keuangan lainnya, akan mampu mengembangkan jasa fintech di Indonesia.

"Saat ini kami sangat positif. Kita lihat suasananya sangat enak. Kita agak kaget bahwa dari sisi pemerintah, regulator, OJK, Menkominfo, Bekraf, dan BI masing-masing regulator sangat mendukung fintech. Mudah-mudahan dalam satu bulan ke depan kita bisa jadi 20 perusahaan," ujar Niki di Hotel JW Marriott, Jakarta, Selasa (19/4).

Dengan adanya jasa fintech ini, dia yakin masyarakat akan diberikan kemudahan dalam transaksi keuangan. Termasuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memperluas usahanya dan meningkatkan pelayanannya kepada para pelanggan.

"Kita membawa beberapa infrastruktur baru dimana biaya operasional bank bisa separuh dari apa yang mereka keluarkan. Dengan kondisi makro yang susah, hal-hal ini bisa membantu mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas jasa mereka ke masing-masing pelanggan mereka. Ke depan pertumbuhannya (fintech) akan galak," jelas dia.

Seperti diketahui, OJK akan membentuk unit khusus yang akan membawahi fintech dan inovasi, sehingga fintech di Indonesia harus bisa menambah daya saing perekonomian Indonesia, membuka layanan keuangan seluas-luasnya ke masyarakat, dan mendorong efisiensi.

"Saya baru ingin membentuk unit khusus di OJK yang akan membawahi fintech dan inovation. Sudah mulai, pengesahan sudah jadi dalam rangka merespon agar OJK tidak ketinggalan, tidak salah atur, tidak salah dorong," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad.

Selain itu, untuk mendorong berkembangnya perusahaan jasa fintech, pihaknya masih mengkaji aturan atau regulasi mengenai hal ini. Kajian tersebut akan dibicarakan dengan berbagai perusahaan fintech, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sehingga dia menargetkan akhir tahun 2016 aturan tersebut akan bisa ditetapkan.