Follow
Perusahaan migas asal AS keberatan dikenakan PBB saat eksplorasi
Merdeka.com - Dalam pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres siang ini, Senin (17/11), Vice President Development and Relation ConocoPhilips Joang Laksanto menyampaikan keberatan perusahaannya atas pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap perusahaan-perusahaan minyak dan gas (migas).
Joang menuturkan, perusahaan migas keberatan apabila PBB dibebankan pada saat perusahaan masih melakukan eksplorasi.
"Pada umumnya memang memberatkan, tentunya di wilayah on shore eksplorasi dan kami bermasalah dengan beberapa KPS-KPS (Kontraktor Production Sharing) yang masih eksplorasi," jelas Joang di Kantor Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/11).
-
Mengapa BPH Migas dorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa,' imbuhnya.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Bagaimana Petronas memaksimalkan potensi migas di Indonesia Timur? Seperti yang dilakukan Petronas di sumur Hidayah, Yuzaini menjelaskan teknologi menjadi kunci penting dalam perburuan cadangan migas di Indonesia bagian Timur. “Paling penting lihat data dan teknologi, Hidayah discovery, sebelum drill dieksekusi, kita lakukan eksplorasi dan selesaikan seismik dengan teknologi terbaru. Teknologi ini terus berkembang, itu kuncinya. Kami percaya diri dengan potensi di Indonesia bagian timur, itulah kenapa kami di sana,“ pungkas Yuzaini.
-
Apa tujuan utama pendirian IPB? Melalui visinya, IPB diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi tantangan di sektor pertanian serta meningkatkan kualitas produksi dan manajemen sumber daya alam di tanah air.
-
Kenapa BPH Migas ingin meningkatkan PAD? Apabila konsumen dan BU-PIUNU taat pajak, serta sistem perpajakan PBBKB terintegrasi dengan Lembaga terkait lainnya dapat dilaksanakan maka kompetisi pasar BBM yang sehat akan terjadi. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan konsumen, serta masyarakat juga yang mendapatkan manfaatnya,' jelasnya.
-
Apa peran BPH Migas untuk masyarakat? BPH Migas menyampaikan bahwa peran masyarakat sangat penting dan tentunya dibutuhkan dalam menjaga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dan kompensasi negara serta memanfaatkan gas bumi melalui pipa.
Dalam pandangannya, idealnya PBB dikenakan setelah perusahaan migas merampungkan kegiatan eksplorasi. "Selayaknya demikian," imbuh Joang.
Sebelumnya, Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz mengatakan pemerintah perlu meninjau kembali pengenaan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk wilayah kerja minyak dan gas bumi.
Lukman mengatakan saat ini ada 23 perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi mengajukan keberatan atas PBB di wilayah eksplorasi mereka, antara lain BP, Inpex, Chevron yang dibebankan PBB sekitar Rp 3,2 triliun pada tahun 2012 dan 2013.
Menurutnya, pada saat eksplorasi, investor migas harus menanggung sendiri risiko eksplorasi jika tak ditemukan cadangan migas yang ekonomis. Sehingga adanya PBB justru memberatkan investor dan bisa menghambat investasi migas.
Lukman juga mengusulkan agar penghitungan PBB tak berdasarkan keseluruhan luas wilayah kerja migas. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kendati begitu, dia belum mau membocorkan siapa perusahaan migas yang hendak mengambil alih Andaman III.
Baca Selengkapnya
SKK Migas: Prioritas Produksi Minyak dan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri
Baca Selengkapnya
Masalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca Selengkapnya
Penandatanganan perjanjian jual beli gas yang dilakukan oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia ini tentunya akan berdampak positif bagi industri pupuk nasional.
Baca Selengkapnya
SKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca Selengkapnya
Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.
Baca Selengkapnya
PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.
Baca Selengkapnya
Guna melakukan pembatasan pembelian Pertalite, maka harus lebih dulu menunggu Revisi Perpres 191/2014 itu terbit.
Baca Selengkapnya
Dalam penetapan biaya transmisi dan niaga gas bumi berfasilitas, lanjutnya, PGN mengikuti Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan BPH migas.
Baca Selengkapnya
Bahlil tidak mempermasalahkan apakah BUMN atau swasta yang mengelola, selama itu masih perusahaan nasional .
Baca Selengkapnya
Izin sudah dicabut sejak 12 September 2023 karena perusahaan tersebut melakukan pelanggaran.
Baca Selengkapnya
Asal memberi izin kelola tambang ke Ormas yang tidak memiliki kompetensi bisa merugikan sumber daya alam.
Baca Selengkapnya