Pesan bos Lippo ke taipan RI: ikut Tax Amnesty seperti dimerdekakan
Merdeka.com - Hari ini, bos Lippo Grup James Riady mendatangi kantor pajak untuk mengikuti program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Ditemui usai melaporkan hartanya, James Riady berpesan rekan-rekannya sesama pengusaha untuk sesegera mungkin memanfaatkan program Tax Amnesty.
Menurutnya, program ini bisa menjadi peluang bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Tanah Air.
"Secepat mungkin lah datang untuk menyelesaikan proses ini sehingga bisa masuk sistem. Seperti dimerdekakan. Untuk selanjutnya itu masuk dalam sistem dan menjadi bagian dalam pembangunan nasional kita ini," tutur putra dari konglomerat Mochtar Riady tersebut di Kantor Wilayah Pajak Besar IV, Sudirman, Jakarta, Jumat (2/9).
-
Kenapa pembebasan lahan IKN dipercepat? 'Regulasi itu menjadi payung hukum sehingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat dilakukan percepatan, agar pengerjaan pembangunan berjalan seiring proses pembebasan lahan bergulir,' kata Alimuddin di Penajam, Sabtu.
-
Bagaimana cara mendapatkan kompensasi delay? Maskapai juga diperkenankan melakukan pembayaran ganti rugi dengan transfer rekening paling lambat 3×24 jam dari keterlambatan atau pembatalan.
-
Kapan sertifikasi tanah jadi lebih cepat? Proses sertifikasi tanah era Presiden Jokowi melesat cepat.
-
Bagaimana BPJS Kesehatan mempercepat proses klaim rumah sakit? BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan inovasi di bidang klaim dengan menerapkan smart claim untuk mempercepat proses klaim yang diajukan oleh rumah sakit.
-
Kapan program ini akan mulai dijalankan? Program ini menurut rencana mulai dijalankan pada Januari 2025.
-
Kapan batas waktu bagi RS untuk menerapkan KRIS? Adapun, pemerintah memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberlakukan KRIS paling lambat Juni 2025.
Di tempat terpisah, pengusaha yang juga staf ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofjan Wanandi juga mendatangi kantor pajak untuk mengikuti Tax Amnesty. Staf Ahli Pengawasan Perpajakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Puspita Wulandari berharap, jejak kedua pengusaha kelas kakap tersebut bisa diikuti oleh rekan mereka lainnya.
"Mudah-mudahan hari ini menjadi awal bulan September untuk mengajak para pengusaha lainnya," ujar Puspita.
Diakuinya, selama ini pengusaha masih belum ingin mengikuti Tax Amnesty karena ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, para pengusaha harus mengidentifikasi harta dan utangnya. Kedua, mereka membereskan administrasi karena ada pengalihan harta dari luar ke dalam, atau ada sebagian di dalam negeri.
"Ketiga, pengusaha besar harus mencari uang untuk membayar tebusan. Hal-hal itu yang kemudian membuat wajib pajak besar harus menunggu sampai semua rampung, baru bisa memasukan," tuturnya.
"Wajib pajak besar memang berkontribusi sebesar 30 persen dari total target Direktorat Jenderal Pajak, mudah-mudahan ini menjadi penarik bagi wajib pajak lainnya," sambungnya. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca Selengkapnya“Kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Jujur, kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi,” kata Luhut.
Baca SelengkapnyaDalam arahannya, anggota Polri diminta untuk menyusun progam terkait dengan Instruksi Prabowo.
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons cepat berbagai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka mendukung Asta Cita
Baca SelengkapnyaBergabungnya Indonesia menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akses pasar dan mendorong reformasi struktural dalam negeri.
Baca Selengkapnya