Pesan di Balik Pakaian Adat Lampung yang Dipakai Jokowi dan Erick Thohir

Merdeka.com - Pakaian adat Lampung tengah naik daun. Sebab, dalam peringatan Hari Kemerdekaan ke-76 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (17/8), pakaian adat tersebut dikenakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menjadi inspektur upacara saat penaikan bendera Merah Putih.

Selain Jokowi, Menteri BUMN, Erick Thohir yang hadir secara virtual ketika upacara penurunan bendera juga sama-sama mengenakan pakaian adat provinsi yang dijuluki Sai Bumi Ruwa Jurai tersebut.

Presiden Jokowi mengenakan baju Tulang Bawang, sebutan untuk baju adat Lampung dengan motif Lampung Perpaduan yang didominasi warna putih. Sedangkan Menteri BUMN Erick Thohir, yang berasal dari Gunung Sugih, Lampung Tengah, memakai baju adat Lampung Saudatin yang mayoritas berwarna merah.

Untuk pria, baju adat Lampung terdiri atas baju lengan panjang, celana panjang, sarung tumpal, sesapuran, kopiah, dan khikat akhir. Sarung tumpal merupakan kain khas Lampung yang ditenun dengan benang emas, sedangkan khikat akhir atau selendang bujur dikenakan dengan cara disampirkan di pundak untuk menutupi bahu.

Direktur Eksekutif Indonesia Publik Institut (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, pakaian adat yang dikenakan keduanya memberikan semangat menunjukkan jati diri bangsa.

"Menurut saya lebih kepada semangat ke jati diri, mengangkat budaya daerah, kearifan lokal. Di sini, Jokowi ingin memperkuat budaya sendiri, seperti HUT RI. Pelantikan juga pakai baju adat, kemudian pidato di MPR menggunakan adat Baduy, dan Pak Maruf pakai baju adat, dan tadi pakai adat sunda," kata dia, dikutip Kamis (19/8).

Pesan Disampaikan

Pesan yang ingin disampaikan oleh Kepala Negara dan Erick Thohir dalam HUT RI yang ke 76 tahun ini, lanjut Karyono, ingin kembali ke jati diri bangsa, membangun kembali watak bangsa melalui adat tradisi.

"Pak Jokowi ingin membangun karakter bangsa, dan ini membangun identitas. Dan Jokowi ingin kembali, tapi harus konsisten, budaya tidak hanya diukur dari baju, tapi cara berpikir, perilaku. Karenanya perlu ada seperti kaitanya RUU Hukum Masyarakat Adat, jadi ukurannya itu," ungkap dia.

Jadi, lanjut Karyono, pemerintah harus benar-benar mendukung budaya bangsa, yang ingin kembali ke jati diri bangsa melalui kearifan lokal sebagai salah satu identitas bangsa.

"Mestinya harus ada lembaga kebudayaan sendiri. Ini harus dihidupkan seperti budaya Batak, Sunda, Jawa, Bugis. Ini harus dihidupkan kembali nilai-nilai budaya yang bersumber dari kearifan lokal, maka perlu penguatan regulasi. Salah satunya melalui RUU yang lagi digodok. Bila perlu ada UU tersendiri dengan kebudayaan," kata dia.

Sumber: Liputan6.com